Saat ini, Jember tidak memiliki APBD 2021, karena komunikasi yang buruk antara bupati Faida dengan DPRD Jember. Perkada atau APBD “darurat” yang diajukan bupati Faida, ditolak oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah, karena bertentangan dengan aturan yang berlaku.
“Fraksi PDIP akan segera mendorong APBD untuk selesai dikerjakan, begitu usai dilantik. Karena tidak mungkin pemerintahan bisa berjalan begitu usai pelantikan,” tutur Tabroni yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Jember dari Fraksi PDIP.
Selain itu, PDIP Jember juga meminta agar bupati-wabup Jember yang baru tidak mengulang kesalahan pemerintahan sebelumnya. Menurut Tabroni, relasi pemkab dan DPRD Jember harus dibangun sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, dengan tetap saling menghormati.
“Jangan lagi menggunakan politik dagang sapi dengan pemberian Bansos/Jasmas kepada anggota DPRD Kabupaten sebagai upaya meredam daya kritis anggota DPRD Kabupaten Jember,” pungkas Tabroni.
Baca Juga:Kasus Anggota DPRD Jember Pukul Ketua RT Berlanjut ke Badan Kehormatan
Kontributor : Adi Permana
