facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Tega, Surat Kemendagri Ternyata Dipelintir untuk Menyudutkan Wabup Jember

Abdul Aziz Mahrizal Ramadan Kamis, 24 Desember 2020 | 15:03 WIB

Tega, Surat Kemendagri Ternyata Dipelintir untuk Menyudutkan Wabup Jember
Wakil Bupati Jember Abdul Muqiet Arief. (BeritaJatim)

Dirjen BKD Kemendagri M. Ardian menyatakan prihatin surat resminya justru dipolitisasi....

SuaraMalang.id - Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah (BKD) Kemendagri Mohammad Ardian kepada Bupati Jember Faida diduga dipelintir. Tujuannya untuk menyudutkan Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief terkait polemik mutasi KSOTK.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Jember Mirfano. Bahwa dirinya ditelepon langsung oleh Dirjen BKD M. Ardian dan menyatakan prihatin surat resminya justru dipolitisasi untuk menjatuhkan kinerja Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief ketika menjalankan perintah Kemendagri saat menjabat Plt Bupati Jember.

"Tadi saya ditelpon pak Dirjen, beliau yang menghubungi saya, bukan saya yang menghubungi beliau. Beliau menjelaskan ada dua hal, pertama adalah surat Dirjen BKD Kemendagri telah dipolitisasi, beliau prihatin. Jadi kalau ingin memahami surat itu, harus dibaca dan dimengerti secara utuh, jangan setengah-setengah. Kalau di-crop setengah-setengah, maka persepsinya akan jauh berbeda," kata Mirfano, seperti dikutip dari timesindonesia.co.id -- media jejaring suara.com, Rabu (23/12/2020).

Mirfano juga mengatakan sebenarnya ada yang krusial lagi dari yang disampaikan oleh Dirjen BKD Kemendagri.

Baca Juga: Dosen UNEJ Ditegur Rektor Imbas Polemik Wabup Muqit

"Beliau menegaskan bahwa, kalau sudah ada perintah dalam bentuk rekomendasi Mendagri dan kemudian dilaksanakan, maka itu sah. Sekali lagi, beliau mengatakan, itu sudah sah," jelasnya.

Dia juga melanjutkan, ada pesan khusus soal APBD Jember yang diharapkan jangan terus-terusan berwujud Perkada APBD.

"Poin kedua, beliau titip pada kami, kepada saya, agar APBD 2021 jangan lagi Perkada. Karena menurut beliau, jika Perkada maka tidak akan ada check and balances. Beliau berharap agar kami semua menjaga agar APBD Jember bisa dibahas dalam bentuk Peraturan Daerah, dan bukan Perkada," pungkasnya.

Soal kasus pemelintiran dan politisasi Surat Resmi Dirjen BKD Kemendagri sebelumnya juga disesalkan oleh Ketua DPRD Jember.

Pemelintiran dan politisasi yang diduga dilakukan Bupati Faida dikhawatirkan menimbulkan persoalan politik di Jember.

Baca Juga: Nenek Khotimah Mau Doakan Buruk Bupati Faida, Wabup Muqit: Sabar

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi setelah berkomunikasi via ponsel dengan Ardian.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait