Kampus Bukan Pabrik Pekerja: Rektor UMM dan Unisma Tolak Penutupan Prodi Tak Sesuai Pasar

SuaraMalang.id - Di kota yang dijuluki sebagai barometer pendidikan Jawa Timur, sebuah keresahan intelektual mencuat tepat saat peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Sabtu (2/5/2026).

Di tengah gencarnya wacana pemerintah untuk mengevaluasi bahkan menutup program studi (prodi) yang dianggap "tak laku" di pasar kerja, dua nahkoda perguruan tinggi besar di Malang justru menyuarakan perlawanan terhadap logika tersebut.

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Universitas Islam Malang (Unisma) kompak mengirimkan pesan kuat. Pendidikan tinggi tidak boleh diringkas hanya menjadi manufaktur pencetak pekerja.

Bagi Rektor UMM, Prof. Dr. Nazaruddin Malik, gagasan bahwa sebuah bidang ilmu bisa menjadi "jenuh" adalah kekeliruan fundamental.

Ia menilai, memandang pendidikan hanya dari kacamata link and match yang linier dengan industri adalah cara berpikir yang sangat pragmatis dan sempit.

"Program studi itu tidak ada yang jenuh. Kalau pendidikan hanya orientasinya dilihat lurus sebatas pekerjaan, itu tentu sangat sempit," tegas Prof. Nazaruddin dikutip dari beritajatim.com--jaringan Suara.com.

Bagi UMM, universitas adalah kawah candradimuka untuk membentuk life skill atau keterampilan hidup. Mahasiswa tidak hanya diajarkan cara bekerja, tetapi cara berpikir, berkarakter, dan beradaptasi.

Alih-alih menutup pintu bagi prodi lama, UMM justru bermanuver membuka prodi baru seperti energi terbarukan hingga saintek budaya untuk menjawab tantangan zaman tanpa mematikan akar keilmuan yang ada.

Senada dengan itu, Rektor Unisma, Prof. Drs. H. Junaidi, Ph.D., mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan strategis. Penutupan sebuah prodi bukan sekadar urusan administratif, melainkan urusan masa depan peradaban.

Baca Juga: Wali Kota Malang Larang Perusahaan PHK Buruh Sembarangan Tanpa Alasan Mendesak

"Selama masih ada manusia, maka pendidikan itu selalu diperlukan," ujar Prof. Junaidi mantap.

Baginya, prodi-prodi di bidang kependidikan akan selalu relevan karena kebutuhan manusia untuk belajar bersifat abadi.

Ia menekankan bahwa tugas pemerintah seharusnya adalah melakukan pembinaan, bukan eksekusi. Transformasi kurikulum agar sesuai dengan denyut zaman jauh lebih bijak daripada menghapus keberadaan sebuah disiplin ilmu hanya karena kurangnya minat pasar atau tekanan korporasi.

Gelombang penolakan dari para akademisi ini nampaknya telah didengar di ibu kota. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mencoba mendinginkan suasana. Ia memastikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan penutupan prodi secara masif.

"Fokus kami adalah evaluasi dan pengembangan. Alih-alih menghapus, kami mendorong pembaruan materi ajar agar selaras dengan kebutuhan industri," jelas Brian.