Krisis Keteladanan Pemimpin: Warga Malang Tuntut Figur Berintegritas

SuaraMalang.id - Asosiasi Yuris dan Advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar Seminar dan Lokakarya (Semiloka) bertema "Menegakkan Kedaulatan Rakyat" di Hotel Pelangi Malang, Minggu (13/10) akhir pekan lalu.

Acara ini menghadirkan perwakilan Ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, pemuda, dan mahasiswa sebagai bagian dari upaya menjaring aspirasi masyarakat serta mencerdaskan publik mengenai demokrasi.

Menurut Wakil Ketua Panitia, Rizkhi Agung Z, kegiatan ini bertujuan untuk menakar kembali kepemimpinan dalam sistem demokrasi dan memberikan ruang diskusi bagi masyarakat guna menyuarakan aspirasi.

Semiloka ini juga berfungsi sebagai wadah untuk menilai kondisi demokrasi yang ada saat ini, terutama di Kota Malang, yang menurutnya mengalami banyak carut marut.

Baca Juga: Diserbu Emak-emak, Emil Dardak Dapat Dukungan Penuh Pedagang Pasar di Malang

“Sebelum diskusi dimulai, ada materi yang disampaikan oleh Prof Dr Riyanto, MHum terkait kepemimpinan dalam demokrasi serta kondisi demokrasi saat ini,” kata Rizkhi.

Salah satu isu penting yang muncul dari diskusi tersebut adalah kebutuhan akan keteladanan pemimpin. Masyarakat, khususnya di Kota Malang, dianggap tengah mengalami krisis dalam menemukan sosok pemimpin yang bisa menjadi panutan. Hal ini ditekankan pada semua level kepemimpinan, mulai dari tingkat RT dan RW hingga pemimpin nasional.

“Masyarakat saat ini menghadapi krisis keteladanan. Maka, penting bagi kita untuk memilih pemimpin dengan rekam jejak yang positif. Banyak yang mempertanyakan kredibilitas KPU dan Bawaslu, terutama terkait calon-calon yang lolos meskipun terlibat kasus korupsi,” tambah Rizkhi.

Dari diskusi ini, Asosiasi Yuris dan Advokasi HAM berharap bisa membentuk pola pikir yang lebih bijak di kalangan masyarakat, sehingga krisis keteladanan dapat teratasi.

Rizkhi juga menyebut bahwa hasil diskusi akan dirangkum dalam bentuk kajian, yang kemudian digunakan untuk membangun Kota Malang ke arah yang lebih baik.

Baca Juga: Miris, 5.655 Anak di Kota Malang Tidak Bersekolah! SMP Jadi Titik Rawan Putus Sekolah

Ke depan, organisasi ini tidak hanya akan menyelenggarakan kegiatan serupa di Kota Malang saja, tetapi juga di Kabupaten Malang, Kota Batu, dan provinsi lain di luar Jawa Timur, sebagai bagian dari program berkelanjutan untuk mencerdaskan masyarakat tentang politik.