SuaraMalang.id - Asosiasi Yuris dan Advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar Seminar dan Lokakarya (Semiloka) bertema "Menegakkan Kedaulatan Rakyat" di Hotel Pelangi Malang, Minggu (13/10) akhir pekan lalu.
Acara ini menghadirkan perwakilan Ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, pemuda, dan mahasiswa sebagai bagian dari upaya menjaring aspirasi masyarakat serta mencerdaskan publik mengenai demokrasi.
Menurut Wakil Ketua Panitia, Rizkhi Agung Z, kegiatan ini bertujuan untuk menakar kembali kepemimpinan dalam sistem demokrasi dan memberikan ruang diskusi bagi masyarakat guna menyuarakan aspirasi.
Semiloka ini juga berfungsi sebagai wadah untuk menilai kondisi demokrasi yang ada saat ini, terutama di Kota Malang, yang menurutnya mengalami banyak carut marut.
“Sebelum diskusi dimulai, ada materi yang disampaikan oleh Prof Dr Riyanto, MHum terkait kepemimpinan dalam demokrasi serta kondisi demokrasi saat ini,” kata Rizkhi.
Salah satu isu penting yang muncul dari diskusi tersebut adalah kebutuhan akan keteladanan pemimpin. Masyarakat, khususnya di Kota Malang, dianggap tengah mengalami krisis dalam menemukan sosok pemimpin yang bisa menjadi panutan. Hal ini ditekankan pada semua level kepemimpinan, mulai dari tingkat RT dan RW hingga pemimpin nasional.
“Masyarakat saat ini menghadapi krisis keteladanan. Maka, penting bagi kita untuk memilih pemimpin dengan rekam jejak yang positif. Banyak yang mempertanyakan kredibilitas KPU dan Bawaslu, terutama terkait calon-calon yang lolos meskipun terlibat kasus korupsi,” tambah Rizkhi.
Dari diskusi ini, Asosiasi Yuris dan Advokasi HAM berharap bisa membentuk pola pikir yang lebih bijak di kalangan masyarakat, sehingga krisis keteladanan dapat teratasi.
Rizkhi juga menyebut bahwa hasil diskusi akan dirangkum dalam bentuk kajian, yang kemudian digunakan untuk membangun Kota Malang ke arah yang lebih baik.
Baca Juga: Diserbu Emak-emak, Emil Dardak Dapat Dukungan Penuh Pedagang Pasar di Malang
Ke depan, organisasi ini tidak hanya akan menyelenggarakan kegiatan serupa di Kota Malang saja, tetapi juga di Kabupaten Malang, Kota Batu, dan provinsi lain di luar Jawa Timur, sebagai bagian dari program berkelanjutan untuk mencerdaskan masyarakat tentang politik.
Kontributor : Elizabeth Yati
Berita Terkait
-
Diserbu Emak-emak, Emil Dardak Dapat Dukungan Penuh Pedagang Pasar di Malang
-
Miris, 5.655 Anak di Kota Malang Tidak Bersekolah! SMP Jadi Titik Rawan Putus Sekolah
-
Jejak Sang Ibu: Amithya Siraduhita Siap Pimpin DPRD Kota Malang
-
Harga Beras dan Cabai Naik? Serbu Pasar Murah di 7 Titik Kecamatan di Kabupaten Malang
-
Revolusi Digital: Sam HC Siap Sulap Malang Jadi Smart City
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- Perbedaan Eau De Parfum dan Eau De Toilette, Mana yang Sesuai Kebutuhanmu?
Pilihan
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
Terkini
-
BBRI Jadi Pilihan JPMorgan, Valuasi Murah dan Dividen Atraktif
-
Literasi Keuangan Jadi Kunci PERBANAS dan BRI Cegah Kejahatan Digital
-
Dikira Rehat Saat Cari Nafkah, Sopir Truk Tebu di Malang Ditemukan Meninggal dalam Kabin
-
Promo Cashback Hingga Diskon 35 % Ramaikan BRI Wellness Experience
-
BRI Taipei dan KDEI Perkuat Edukasi Keuangan Bagi Pekerja Migran Indonesia