SuaraMalang.id - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengemukakan pandangan bahwa Pemilu 2024 memiliki kemiripan dengan Pemilu 1971 dan Pemilu 2009.
Menurut Hasto, kajian yang telah dilakukannya secara komprehensif menunjukkan bahwa dinamika pemilu tahun ini mengingatkan pada periode tersebut, dengan implikasi serius terhadap prinsip demokrasi di Indonesia.
Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi, Hasto menyatakan, "Betul. Kajian saya. Saya udah baca, dan saya coba bandingkan antara apa yang dilakukan oleh Pak Harto yang oleh Ibu Megawati Soekarnoputri saat ini disebut Neo Orde Baru."
Hal ini merujuk pada perbandingan antara pemilu di masa lalu dan pemilu yang akan datang, serta kritik terhadap praktik demokrasi saat ini.
Baca Juga: Satu Dekade Jadi Oposisi, Masyarakat Ingin PKS di Luar Pemerintahan Prabowo-Gibran
Lebih lanjut, Hasto menekankan bahwa hasil kajiannya menunjukkan Pemilu 2024 sebagai perpaduan antara Pemilu 1971 dan 2009, dengan perhatian khusus pada bagaimana pemilu tersebut dapat menyimpang dari nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi.
"Saya pertanggungjawabkan secara akademis, karena saya melakukan banyak riset, dan ini mengganggu proses pelembagaan partai. Ini menjadi hal-hal yang mereduksi bahkan menghilangkan prinsip-prinsip demokrasi," ujar Hasto, dikutip hari Minggu (17/3/2024).
Menurut Hasto, praktik dalam Pemilu 2024 mengkhawatirkan karena adanya indikasi manipulasi yang mengatur proses pemilu dari hulu ke hilir, yang menurutnya bertentangan dengan esensi demokrasi.
"Buat apa rakyat memberikan suaranya ketika segala sesuatunya sudah dilakukan manipulasi diatur dari hulu ke hilir? Ini yang kemudian kita harus bersikap kritis," tuturnya.
Sekjen PDIP tersebut juga mengutip pernyataan dari Profesor Ikrar Nusa Bakti, yang menekankan bahwa Indonesia dibangun atas dasar perjuangan para pahlawan bangsa, bukan untuk kembali ke praktik dinasti politik yang mirip dengan era Orde Baru.
Baca Juga: Rekapitulasi Suara di 31 Provinsi Selesai, Prabowo-Gibran Unggul
"Kata Prof Ikrar Nusa Bhakti kita ini pemilik republik yang melanjutkan sejarah perjuangan para pahlawan bangsa para pejuang kita. Masak kemudian kita kalah sama satu keluarga yang hanya terdiri dari 5 orang yang membungkam seluruh nilai-nilai demokrasi dengan cara-cara yang populis!" ucap Hasto menegaskan.
- 1
- 2
Berita Terkait
-
Satu Dekade Jadi Oposisi, Masyarakat Ingin PKS di Luar Pemerintahan Prabowo-Gibran
-
Rekapitulasi Suara di 31 Provinsi Selesai, Prabowo-Gibran Unggul
-
Wajar Prabowo-Gibran Rayu Nasdem, Kursi Koalisi di DPR Belum 50 Persen
-
Isu Jatah Kursi Menteri, Sinyal Partai Nasdem Ogah-ogahan Jadi Oposisi
-
Sandiaga Uno Beri Sinyal PPP Merapat ke Prabowo, Waketum: Saya Luruskan...
Terpopuler
- 8 Rekomendasi Mobil Bekas Murah Tipe MPV Mei 2025: 7-Seater Harga Mulai Rp30 Jutaan, Pajak Miring
- Rekomendasi 5 Mobil Bekas Murah Meriah untuk Ibu Muda yang Super Aktif! Mulai 65 Jutaan
- 3 Pihak Blak-blakan Beri Dukungan untuk Yuran Fernandes, Komdis PSSI Revisi Hukuman
- Olla Ramlan Resmi Umumkan Lepas Hijab: Pilihan Terbaik Bukan yang Bikin Kita Nyaman
- 9 Rekomendasi HP Baterai Jumbo Minimal 6000 mAh, Kuat Berhari-bari Tanpa Powerbank
Pilihan
-
Danantara Mau Suntik Modal ke Garuda Indonesia yang 'Tergelincir' Rugi Rp1,2 Triliun
-
5 Pilihan HP Murah RAM Besar: Kamera 50 MP ke Atas, Baterai Tahan Lama
-
Korlantas Polri Cek Lokasi Kecelakaan Maut di Tawangmangu, Ini Hasilnya
-
Ada Satu Balita, Ini Daftar Korban Tewas Kecelakaan Maut di Tawangmangu
-
5 Rekomendasi Mobil Terbaik untuk Anak Muda: Harga Terjangkau, Desain Bodi Elegan
Terkini
-
BRImo FSTVL 2024 Jadi Ajang Apresiasi pada Nasabah, Sekaligus Wujudkan Inklusi Keuangan
-
BRI Mengedepankan Prinsip Pertumbuhan yang Selektif untuk Menjaga Kualitas Kredit Berkelanjutan
-
Kecelakaan di Bromo: Jip Masuk Jurang, Wisatawan Asal Korea Selatan Jadi Korban
-
Holding Ultra Mikro BRI Dorong Inklusi Keuangan 182 Juta Nasabah Tabungan
-
Jalan Pakis-Turen Makin Lebar, Diusulkan Pindah Pengelolaan ke Provinsi