Satu Dekade Jadi Oposisi, Masyarakat Ingin PKS di Luar Pemerintahan Prabowo-Gibran

SuaraMalang.id - Publik menaruh perhatian khusus terhadap langkah politik yang akan diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setelah Pemilu 2024, mengingat partai tersebut memiliki pengalaman panjang sebagai barisan oposisi.

Muncul spekulasi apakah PKS akan tetap berada di posisi oposisi atau memilih untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan yang akan datang.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengungkapkan bahwa berada di barisan oposisi selama satu dekade tentu merupakan hal yang cukup melelahkan bagi PKS.

Menurutnya, jika PKS memilih untuk mendukung Prabowo Subianto yang dinyatakan menang versi quick count, maka kesempatan untuk bergabung dengan koalisi terbuka lebar tanpa adanya hambatan yang signifikan.

Baca Juga: Rekapitulasi Suara di 31 Provinsi Selesai, Prabowo-Gibran Unggul

"PKS tidak ada kendala dengan Prabowo, telah membersamai dua kali pemilu, dan ini tidak membuat chemistry mereka sulit untuk bersatu," ujar Pangi, dikutip hari Minggi (17/3/2024).

Ia menambahkan bahwa jika PKS memilih untuk tetap menjadi oposisi, langkah tersebut patut diapresiasi, mengingat tidak ada partai yang sanggup bertahan menjadi oposisi selama 15 tahun.

Di sisi lain, Pangi menyayangkan sikap masyarakat yang kurang mengapresiasi peran PKS sebagai oposisi selama dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Hal ini terlihat dari perolehan suara PKS yang tidak mengalami peningkatan signifikan di Pemilu 2019.

"Rakyat tidak cukup cerdas untuk itu. Rakyat tidak memberikan reward terhadap perjuangan PKS," tuturnya.

Baca Juga: Wajar Prabowo-Gibran Rayu Nasdem, Kursi Koalisi di DPR Belum 50 Persen

Sementara itu, Muhammad Fuady, pengamat komunikasi politik dari Universitas Islam Bandung, menilai bahwa PKS harus mempertimbangkan secara matang langkah politik mereka ke depan.

Bergabung dengan pemerintahan bisa berdampak pada suara PKS di masa mendatang. "Partai ini tidak memiliki tradisi mengkhianati suara konstituennya," kata Fuady.

Keputusan PKS pasca Pemilu 2024 akan menjadi momen kritis yang menentukan arah dan masa depan partai tersebut dalam kancah politik Indonesia.

Kesetiaan terhadap konstituen dan peran sebagai oposisi menjadi pertimbangan penting dalam menentukan langkah selanjutnya.

Kontributor : Elizabeth Yati