Sudirman Said: Rezim Jokowi Menyuburkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

SuaraMalang.id - Dalam diskusi virtual bertajuk "Refleksi Seperempat Abad Reformasi", Jumat (15/3/2024), Sudirman Said, memberikan evaluasi terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, era kepemimpinan Jokowi, yang merupakan produk era reformasi, justru menjadi era di mana praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) subur.

Mengulas perjalanan reformasi yang telah berlangsung selama 26 tahun dengan lima kepemimpinan presiden, mulai dari Habibie hingga Jokowi, Sudirman menyoroti perbedaan signifikan antara para pemimpin tersebut.

Dari intelektual, tokoh agama, hingga jenderal, hingga akhirnya kepada Jokowi yang dianggap sebagai "orang biasa" yang berhasil naik ke puncak kekuasaan karena demokrasi.

"Seorang intelektual, ilmuwan yang belakangan menjadi birokrat (Habibie). Kemudian tokoh agama Pak Abdurrahman Wahid. Kemudian pimpinan partai yang membangun legitimasi melalui perjuangan luar biasa Ibu Mega. Seorang jenderal intelektual SBY," urai Sudirman saat membahas sosok presiden-presiden sebelum Jokowi.

Sudirman menilai, agenda reformasi yang bertujuan menghapus KKN dan dwi fungsi ABRI, serta melahirkan demokrasi dan meritokrasi, tidak terwujud sepenuhnya di era Jokowi. Menurutnya, 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Jokowi, praktik KKN malah menjadi semakin subur.

"Partai-partai hipokrasi tidak lagi dibiarkan fungsi kontrol," tuturnya, menambahkan bahwa era Jokowi juga ditandai dengan pelemahan lembaga kontrol seperti DPR dan KPK.

Sudirman juga menyoroti bahwa era ini tercatat dengan penangkapan sejumlah pejabat tinggi negara, menteri aktif, gubernur, bupati, hingga ratusan anggota DPR karena kasus korupsi.

Sudirman, yang pernah menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di era Presiden SBY, menyatakan bahwa meski masalah korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat pemerintahan tidak bisa dikaitkan langsung dengan Jokowi, namun lingkungan kebijakan saat ini memfasilitasi tumbuh suburnya praktik korupsi dan nepotisme.

Baca Juga: Unggul Quick Count, Analis: Jadi Bukti PDIP Tak Butuh Jokowi

Diskusi tersebut menggarisbawahi tantangan yang masih dihadapi Indonesia dalam melanjutkan agenda reformasi dan memerangi praktik KKN, serta menyoroti pentingnya penguatan lembaga kontrol dan penegakan hukum sebagai upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Kontributor : Elizabeth Yati