Eks Panglima TNI: Dulu Bung Karno Butuh 10 Pemuda, Jokowi Cukup dengan Gibran Jadi Guncang Semuanya

SuaraMalang.id - Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dalam peringatan 50 tahun peristiwa Malari yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, menyinggung kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menyindir Jokowi yang dinilai banyak pihak menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.

Gatot mengungkapkan, berbeda dengan cita-cita Proklamator Ir Soekarno yang mengharapkan sepuluh pemuda untuk mengguncang dunia, Jokowi, menurutnya, cukup dengan satu pemuda, yaitu Gibran, untuk menciptakan guncangan.

"Dulu Bung Karno mengatakan 'beri aku sepuluh pemuda, maka akan aku guncang dunia'. Jokowi tuh hebat, cukup dia satu saja goncang semuanya, yakni dengan Gibran,” sindir Gatot.

Baca Juga: Pengamat: Kalau 01 dan 03 Koalisi, Terbuka Peluang Pemakzulan Presiden Jokowi

Pernyataan Gatot ini disampaikan dalam acara bertajuk “The Last Battle for Democracy dan Lawan Politik Dinasti” pada Senin (15/1), yang dihadiri oleh ratusan aktivis dan tokoh nasional.

Ucapannya mengenai potensi Gibran membajak Mahkamah Konstitusi (MK) dan sindiran tentang pemilu di Indonesia disambut dengan tawa riuh hadirin.

Gatot juga menyampaikan pandangannya mengenai efektivitas pemilu di berbagai negara, dengan menyoroti proses pemilu di Indonesia yang ia anggap dapat diprediksi hasilnya jauh-jauh hari.

Ia merasa bangga dapat berpartisipasi dalam acara yang mengingatkan pentingnya peristiwa historis seperti Malari dan Reformasi dalam konteks demokrasi Indonesia.

Peringatan peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974 ini turut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Hariman Siregar, Syahganda Nainggolan, Bursah Zarnubi, Ubedilah Badrun, Connie Rahakundini, Faisal Basri, Eep Saipulloh Fatah, Akbar Faizal, Ahmad Yani, dan Jumhur Hidayat.

Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah UGM Pecat Ketua BEM Gielbran Muhammad Noor karena Kritik Jokowi?

Gatot, dalam acara ini, juga menegaskan posisi netral KAMI dalam Pilpres 2024 dan mengkritik putusan terkini MK, menyerukan agar para hakimnya mengundurkan diri.