SuaraMalang.id - Wali Kota Malang, Sutiaji angkat bicara mengenai keluhan pembelian seragam yang diwajibkan di sekolah. Dia menjanjikan tahun depan seragam gratis.
Sutiaji mengaku sedang menghitung anggaran untuk pengadaan seragam sekolah secara lengkap.
"Nanti ada subsidi. Bisa jadi ke depan kita persiapkan dari APBD," ujar Sutiaji dikutip dari Times Indonesia--jaringan Suara.com, Jumat (28/7/2023).
Subsidi untuk seragam nantinya tidak hanya untuk siswa SMP, melainkan juga SD.
Sutiaji mengatakan, permasalahan seragam ini cukup penting. Karena itu, untuk tahun depan dia ingin memastikan seluruh siswa mendapatkan jatah seragam gratis melalui subsidi.
"Kalau untuk seragam itu penting. Nanti akan di anggarkan semua biar sama," ungkapnya.
"Jadi siswa gak usah mikir itu (seragam) biar di cover 2024 oleh APBD ya," tambahnya.
Dia tidak ingin masalah seragam ini menganggu kegiatan belajar mengajar. Pihaknya tak mau, persoalan seragam justru menjadi ladang fitnah kepada para kepala sekolah tingkat SD dan SMP se-Kota Malang.
"Kepala sekolah juga biar gak jadi ladang fitnah. Mungkin karena satu dua, belajar jadi terganggu," katanya.
Baca Juga: Sering Diraba-raba, Gadis di Malang Trauma Tak Mau Lagi Mengaji
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana menyambut baik niat Wali Kota Malang Sutiaji. Pihaknya mengaku akan segera berkoordinasi dengan DPRD Kota Malang untuk membahasnya.
"Saya senang dan mendukung. Nanti akan kami koordinasikan dengan teman-teman dewan dan akan kami hitung," tuturnya.
Diupayakan siswa kelas 1 SD dan 1 SMP dapat menerima seragam sekolah secara gratis. Tidak hanya sekolah negeri, Suwarjana mengaku akan berupaya untuk bisa juga diberikan kepada siswa swasta.
"Saya yakin Kota Malang bisa. APBD saya yakin. Katakan jumlah SD kelas 1 hanya 15-an ribu, SMP juga imbang. Tinggal 30 ribu saja untuk yang negeri. Mohon maaf itu sudah negeri swasta termasuk MI juga," jelasnya.
Hanya saja, kata dia, seragam sekolah tersebut untuk yang umum. Sedangkan serahgam sekolah yang hanya dimiliki masing-masing sekolah diusahakan tak membebani wali murid.
"Mudah-mudahan tidak rewel kalau sudah dibiayai APBD. Masyarakat tinggal mensubsidi silang yang kaitannya tentang seragam kebesaran mereka, kayak batik," imbuhnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
1.611 Narapidana Lapas Malang Dapat Remisi Idul Fitri, 7 Orang Langsung Bebas
-
5 Pilihan Hotel di Semarang yang Dekat dengan Tempat Berlibur dan Nyaman Bersama Keluarga
-
Debit BRI Multicurrency, Partner Traveling Modern Termasuk Libur Lebaran ke Mancanegara
-
Jangan Langsung Habiskan THR! Cek Promo BRI Dengan Diskon Hingga 50%: Dijamin Makin Hemat
-
BRI Hadirkan Diskon Spesial Ramadan untuk Kuliner dan Hiburan