Korban Tragedi Kanjuruhan yang Dibiayai Pemprov Hanya di RSUD Saiful Anwar, di Luar Itu Tidak

SuaraMalang.id - Pemerintah Jawa Timur ( Jatim ) membantah biaya pengobatan terhadap para korban luka-luka Tragedi Kanjuruhan Malang dihentikan.

Informasi itu pertama kali diembuskan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Mereka mengaku mendapat informasi itu dari kalangan Aremania (supporter Arema FC).

"Di mana itu? Sekarang saya mau minta, informasi dari mana, dan di layanan kesehatan mana," kata kata Khofifah saat ditemui usai melepas masyarakat Jatim yang akan transmigrasi di beberapa daerah di Tanah Air, Senin (17/10/2022).

Ia pun meminta agar Komnas HAM menanyakan informasi tersebut, langsung kepada keluarga korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Saiful Anwar.

Baca Juga: Polri Terlihat Siap Mereformasi Diri, Pemicunya Berawal dari Masalah Internal

"Saya rasa, lebih mudah ketika langsung bertanya kepada keluarga saja," tegas mantan Menteri Sosial itu.

Namun, memang yang mendapat bantuan adalah korban yang dirawat di rumah sakit milik Pemprov Jatim. Di luar itu, ia tidak bertanggung jawab mengenai biaya. Pun, semua pasien sudah dirujuk ke rumah sakit tersebut.

"Kalau di RSUD Dr Saiful Anwar, masih tanggungan provinsi. Kan di sana, ada keluarga korban. Saya rasa, lebih baik ditanyakan dulu. Apakah ada dari mereka yang diminta biaya. Ya, kalau tidak dirawat di RSUD Saiful Anwar saya tidak tau," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa, Komnas HAM mendapatkan informasi bahwa Pemprov Jatim menghentikan pembiayaan pengobatan korban tragedi Kanjuruhan Malang. Pun mereka berjanji akan menelusuri terkait informasi yang mereka peroleh itu.

"Beberapa hari lalu kami diberitahu oleh teman-teman Aremania dan sedang kami telusuri," kata Anggota Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Senin (17/10/2022). Mereka sangat menyayangkan tindakan Pemprov Jatim jika informasi itu memang betul terjadi.

Baca Juga: Buntut Tragedi Kanjuruhan 34 Anggota Polisi Diperiksa Hari Ini

Apabila informasi tersebut benar, kata Anam, maka tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu sangat disayangkan.