Kasus Penyerobotan Lahan di Pasuruan, Kejaksaan Obok-obok Bengkel Warungdowo, Negara Rugi Ratusan Juta

SuaraMalang.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan melakukan pengukuran lahan dalam kasus penyerobotan lahan milik negara, Jumat (11/03/2022).

Kasus ini membetor perhatian warga lantaran orang yang dianggap menyerobot lahan negara itu merupakan pengusaha bengkel di kawasan Warung Dowo berinisial MR.

MR sendiri kini sudah diamankan oleh kepolisian setempat. Dalam kasus ini, MR telah menggunakan lahan milik negara tanpa membayar pajak sepeserpun.

Akibat perbuatannya itu negara merugi hingga ratusan juta rupiah. Oleh sebab itu kasus ini diangkat dan kejaksaan telah mengukur kembali luasan lahan yang dipakai oleh MR.

Baca Juga: Perketat Aturan Prokes, Petugas Razia Protokol Kesehatan di Perbatasan Pasuruan-Sidoarjo

Pihak Lidik dan Inspektorat Kejaksaan juga didampingi oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Pasuruan, dan Dinas Tata Ruang PSDA Kabupaten Pasuruan turun ke lapangan. Pada saat pengukuran lahan juga dilihat oleh Kepala Desa dan warga setempat.

"Pagi tadi hingga siang tim Lidik dan Inspektorat turun kelapangan bersama dinas terkait. Hal ini guna mengetahui berapa luas yang telah di gunakan oleh MR di lahan milik negara," ujar Denny Saputra Kasi Pidsus Kejaksaan Negri Kabupaten Pasuruan, Jumat (11/03/2022).

Denny juga mengatakan pihaknya saat ini melakukan perhitungan dan pengukuran ulang lapangan Warungdowo. Nantinya dari hasil pengukuran tersebut akan dibuatkan “grid”.

Grid itu sendiri merupakan pengukuran tanah untuk lahan yang digunakan oleh tersangka MR. Sehingga mengetahui berapa banyak kerugian negara terhadap penyerobotan lahan.

"Pengukuran dan perhitungan ulang ini nanti akan kita buatkan grid. Sehingga nanti akan muncul kerugian negara atas perbuatan pelaku," katanya menambahkan, seperti dikutip dari beritajatim.com jejaring media suara.com.

Baca Juga: 7 Daya Tarik Kebun Pak Budi, Beternak Sapi hingga Wahana Edukasi Kopi

Lanjut Denny, jika Grid sudah keluar dan kerugian negara sudah terhitung nantinya berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan Negri Tindak Pidana Korupsi.