SuaraMalang.id - Vonis hukuman 6 tahun penjara terhadap dosen Unej (Universitas Jember) nonaktif akibat kasus pencabulan diapresiasi aktivis yang tergabung dalam Gerakan Peduli Perempuan Jember.
Sebagai bentuk apresiatif itu, Pengadilan Negeri (PN) Jember dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember dikirimi karangan bunga ucapan, pada Kamis (25/11/2021).
“Kami apresiasi semua pihak yang berkontribusi dalam kasus ini. Termasuk juga teman-teman jurnalis yang mengawal kasus ini, kampus, serta saksi ahli yang sangat berkontribusi dalam putusan,” ujar perwakilan aktivis Gerakan Peduli Perempuan Jember, Sri Sulistiyani.
Pihaknya menilai, aparat penegak hukum atau APH (Polri, kejaksaan dan pengadilan) telah bekerja optimal dalam kasus pencabulan dosen Unej terhadap keponakannya sendiri tersebut.
“Kami merasa, negara benar-benar hadir dalam putusan ini. Dengan jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya memberikan tuntutan 8 tahun penjara kepada terdakwa, membuat majelis hakim memiliki ruang untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat, yakni 6 tahun penjara kepada terdakwa RH. Aparat tidak main-main,” ujarnya.
Kasus kejahatan asusila ini menjadi sorotan serius sejak pertama menyeruak. Sebab, pelaku merupakan sosok penting di perguruan tinggi negeri ternama di daerah setempat.
“Kasus ini menjadi perhatian hingga tingkat nasional. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemen PPA) juga memberi atensi dalam kasus ini sehingga proses hukumnya benar-benar berpihak pada keadilan,” papar Sulis.
Angin Segar Penegakan Hukum Korban Kekerasan Seksual
GPP Jember mengaku, putusan 6 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim PN Jember kepada RH dosen Unej nonaktif tersebut jadi angin segar perjuangan para aktivis. Terutama mereka yang selama ini kerap mendampingi kasus-kasus kekerasan seksual.
Baca Juga: Sidang Kasus Pencabulan Dosen Unej, Psikolog Ungkap Korban Trauma Berat
“Mereka yang selama ini kasusnya mental (penanganannya mandeg), menjadi semangat. Oh ternyata bisa ya diputus,” ujar Sulis.
Selain dukungan dari banyak pihak, GPP Jember juga menilai, keberanian korban untuk menyuarakan kekerasan seksual yang dialaminya ini, menjadi spirit baru bagi para korban kekerasan seksual lainnya yang selama ini masih ragu atau takut untuk bersuara.
“Keberanian korban untuk bertransformasi menjadi penyintas dan speak up,ini menjadi momentum kebangkitan. Sebab, kekuatan keberanian ini menjadi langkah pertama untuk membongkar kejahatan serupa,” tutur Sulis.
Keberanian ini kemudian direspon dengan dukungan dari lingkungan sekitarnya untuk membantu mendapatkan keadilan. “Dan ketika dia speak up, ada banyak yang mendukung,” paparnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, RH melakukan pencabulan atau pelecehan seksual terhadap keponakannya yang masih di bawah umur (pelajar). Korban selama ini diasuh layaknya anak sendiri.
Tindakan asusila itu terjadi sebanyak dua kali, sejak Maret 2021, bertampat di rumah pelaku. Korban tidak berani melawan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
- DANA Kaget Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cair Rp 255 Ribu
- Fakta-Fakta Korupsi Bupati HSS Kalsel, Diduga Minta Dana Proyek Puluhan Miliar
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 3 Oktober: Klaim Ballon d'Or 112 dan Gems
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Lewat MotoGP Mandalika 2025, BRI Dorong Sport Tourism Nasional dan Kebangkitan Ekonomi Daerah
-
BRI Kembangkan UMKM Kuliner Asal Padang Agar Siap Bersaing di Pasar Global
-
BRI Gelar Consumer Expo 2025 di Surabaya: Solusi Finansial Terintegrasi untuk Gaya Hidupmu!
-
Rebutan DANA Kaget, Khusus Warga Malang, Siapa Cepat Dia Dapat
-
Lewat AgenBRILink, BRI Hadirkan Layanan Inklusi Keuangan di 66 Ribu Desa