Kepala Dinas Diperiksa Kejaksaan Terkait Dugaan 'Sunat' BLT UMKM di Banyuwangi

SuaraMalang.id - Riuh kasus dugaan pemotongan BLT UMKM di Banyuwangi memasuki babak baru. Seorang kepala dinas di lingkungan Pemkab Banyuwangi diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat terkait dugaan pemotongan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM, Senin (13/9/2021).

Belakangan diketahui yang diperiksa adalah Plt Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Nanin Oktaviantie.

"Memang benar ada pemeriksaan terkait perkara pemotongan bansos untuk UMKM. Ini masih ditangani di Kejaksaan Negeri Banyuwangi," kata Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Mohammad Rawi mengutip dari TIMES Indonesia jaringan Suara.com, Senin.

Kasi Intelejensi Kejari Banyuwangi Eddy Wijayanto menambahkan, agenda pemeriksaan tersebut yang bersangkutan dimintai keterangan dan klarifikasi dugaan pemotongan BLT UMKM.

Baca Juga: Sejumlah 4.027 Pasangan di Banyuwangi Ajukan Cerai, Ini Penyebabnya

 
"Kaitan perkara panggilan bansos ada masalah pemotongan Rp 500 ribu itu masih dalam tahap penyelidikan. Saksi-saksi yang dipanggil yang terkait saja karena masih dalam tahap awal," sambung dia.

Dijelaskannya, kejaksaan juga bakal memanggil oknum koordinator diduga yang melakukan pemotongan bansos tersebut. 

Pihaknya belum bisa memastikan apakah akan ada tersangka pada dugaan 'sunat' BLT tersebut.

"Kita belum bisa untuk mengambil kesimpulan adanya perbuatan yang melawan hukum ini. Makanya yang terkait-terkait kita panggil dulu," katanya.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Nanin Oktaviantie mengatakan memang benar dipanggil Kejari Banyuwangi.

Baca Juga: Pemkab Banyuwangi Tegaskan Tak Ada Pemotongan BLT UMKM

"Iya dimintai keterangan sebagai saksi terkait kegiatan BPUM di Banyuwangi," katanya.

Ia juga mengakui jika kejaksaan menanyakan tentang dugaan pemotongan BLT UMKM. Kemudian juga diminta menjelaskan mekanisme pendaftaran, persyaratan, pengusulan calon penerima sekaligus cara penyalurannya.

Nanin dan beberapa orang lainnya mendapatkan panggilan klarifikasi tersebut dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 15.30 WIB. Hingga proses klarifikasi rampung, ini memakan waktu 5 jam lebih.

"Kita diminta menyampaikan terkait mekanisme penyaluran BPUM di Banyuwangi," ucap Nanin.

Informasi dilapangkan, pemotongan BLT UMKM ini dilakukan oleh oknum-oknum yang mengkoordinir dengan mengatasnamakan sebagai penolong pendataan agar bisa direalisasi, dengan berdalih potongan administrasi.

Pemotongan ini, terindikasi terjadi di enam kecamatan. Yakni Kecamatan Kalibaru, Glenmore, Genteng, Purwoharjo, Banyuwangi kota dan Kalipuro.

Menyikapi adanya makelar atau koordinator pemotongan tersebut, Nanin menegaskan jika Dinas Koperasi tidak memiliki orang ketiga dalam penyaluran BLT UMKM tersebut.

Menurutnya, bansos tersebut langsung ditransfer ke masing-masing penerima melalui bank-bank BUMN yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat.

Nanin juga memastikan bahwa tidak ada kalangan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Banyuwangi yang melakukan pungutan dari Bantuan Presiden untuk usaha mikro itu.

"Kalau itu (makelar) kita tidak tahu ya. Jelas itu bukan bagian dari dinas. Mulai tahun 2020 kita sudah membuka link pendaftaran online. Kami hanya memfasilitasi pengiriman berkas dari warga ke Kementerian Koperasi dan UMKM. Urusan pencairan langsung pemerintah pusat ke masing-masing penerima. Maka jika ada orang tertentu meminta dana, silakan dilaporkan," tegas Nanin.

Soal kedatangan Kejari Banyuwangi ke Dinas Koperasi beberapa waktu lalu, Nanin pun membenarkan. Akan tetapi bukan dengan agenda penggeledahan. Menurutnya kedatangan Kejari itu hanya sebagai proses silaturahmi saja.

"Bukan penggeledahan. Mungkin teman-teman jaksa datang ingin menyaksikan tempat input data seperti di rumah kreatif. Jadi sekalian juga mengirim surat pemanggilan ini. Juga minta data di flashdisk, sudah itu saja," kata Nanin saat dikonfirmasi soal adanya pemotongan BLT UMKM di Banyuwangi.