Penanganan Covid-19 di Kota Malang Dinilai Belum Maksimal

"Bahkan kalau regulasi memungkinkan, seluruh tenaga keseharan baik yang ASN, khususnya yang non ASN diberi tambahan atau tunjangan khusus atas pengabdian mereka," tuturnya.

Arif memahami atas keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menyediakan rumah aman sebagai tempat isolasi bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19. Namun, fraksi PKB mendorong agar pemerintah tidak hanya terpaku pada tempat isolasi yang selama ini ada. Perlu ada terobosan terbaru dari Pemkot Malang dalam menyediakan tempat isolasi dengan pemanfaatan aset-asetnya.

Kekinian, Pemkot Malang bekerja sama dengan Universitas Brawijaya (UB) bakal menyiapkan Safe House yang baru.

"Aset bangunan gedung milik pemerintah yang belum termanfaatkan itu bisa dimanfaatkan juga untuk tempat isolasi bagi masyarakat yang terpapar," imbuhnya.

Baca Juga: Mensos Risma Polisikan Oknum Penyalahgunaan Dana PKH di Kabupaten Malang

Arif juga menyoroti pelaksanaan tracing kepada masyarakat, setelah ada masyarakat yang terkonfirmasi Positif Covid-19 di wilayah yang berada di Kota Malang.

"SOP penanganan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 menurut kami sudah bagus. Tapi sepertinya perlu giat lagi melakukan monitoring dan evaluasi. Kemarin kami bertemu Kadinkes, memang sudah bagus. Satu orang positif Covid-19, 20 orang di-tracing. Tapi kenyataan di lapangan yang saya temui, ada di RW 1 Kelurahan Bareng itu ada 11 positif Covid-19. Ternyata tracingnya tidak seperti apa yang kita inginkan. Mohon kepada pak wali untuk bisa mengevaluasi penanganan ini," paparnya.

Terakhir, PKB merekomendasikan Pemkot Malang untuk bisa segera mencairkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang khusus diperuntukan bagi penanggulangan pandemi Covid-19.

"Ini perlu perencanaan yang matang. BTT kami ingin tidak dipakai hal lain, kecuali untuk penanganan Covid-19," tandasnya.

Baca Juga: BEM Malang Raya Dukung Aksi 'Jokowi The King of Lip Service' BEM UI