Sementara itu, berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang menunjukkan adanya penurunan jumlah izin pengembangan perumahan pada triwulan pertama tahun 2025.
Hingga Maret 2025, tercatat hanya enam pengembang yang merampungkan setplan pembangunan. Padahal pada periode yang sama tahun 2024 lalu, terdapat sepuluh pengembang yang sudah mengajukan izin.
Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan mengatakan keterbatasan lahan menjadi faktor utama penurunan tersebut, selain juga harga tanah yang terus meningkat.
“Menjual rumah dengan harga Rp 500 juta ke atas sekarang sulit. Pangsa pasar kami cenderung pada kisaran Rp 350 juta hingga di bawah Rp 500 juta,” jelasnya.
Baca Juga:Jalan Pakis-Turen Makin Lebar, Diusulkan Pindah Pengelolaan ke Provinsi
Melihat kondisi itu, sejumlah pengembang kini mulai mengalihkan fokus pada pembangunan hunian vertikal seperti apartemen dan hotel. Namun, Arif menegaskan bahwa pembangunan tersebut tetap harus melalui kajian menyeluruh, terutama terhadap dampak lingkungan dan sosial.
