Sekjen PDIP: Pemilu 2024 Mirip Kombinasi Pemilu 1971 dan 2009

"Buat apa rakyat memberikan suaranya ketika segala sesuatunya sudah dilakukan manipulasi diatur dari hulu ke hilir? Ini yang kemudian kita harus bersikap kritis," tuturnya.

Chandra Iswinarno
Minggu, 17 Maret 2024 | 16:00 WIB
Sekjen PDIP: Pemilu 2024 Mirip Kombinasi Pemilu 1971 dan 2009
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ditemui usai rapat bareng TPN di Gedung High End, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024). (Suara.com/Bagaskara)

SuaraMalang.id - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengemukakan pandangan bahwa Pemilu 2024 memiliki kemiripan dengan Pemilu 1971 dan Pemilu 2009.

Menurut Hasto, kajian yang telah dilakukannya secara komprehensif menunjukkan bahwa dinamika pemilu tahun ini mengingatkan pada periode tersebut, dengan implikasi serius terhadap prinsip demokrasi di Indonesia.

Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi, Hasto menyatakan, "Betul. Kajian saya. Saya udah baca, dan saya coba bandingkan antara apa yang dilakukan oleh Pak Harto yang oleh Ibu Megawati Soekarnoputri saat ini disebut Neo Orde Baru."

Hal ini merujuk pada perbandingan antara pemilu di masa lalu dan pemilu yang akan datang, serta kritik terhadap praktik demokrasi saat ini.

Baca Juga:Satu Dekade Jadi Oposisi, Masyarakat Ingin PKS di Luar Pemerintahan Prabowo-Gibran

Lebih lanjut, Hasto menekankan bahwa hasil kajiannya menunjukkan Pemilu 2024 sebagai perpaduan antara Pemilu 1971 dan 2009, dengan perhatian khusus pada bagaimana pemilu tersebut dapat menyimpang dari nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi.

"Saya pertanggungjawabkan secara akademis, karena saya melakukan banyak riset, dan ini mengganggu proses pelembagaan partai. Ini menjadi hal-hal yang mereduksi bahkan menghilangkan prinsip-prinsip demokrasi," ujar Hasto, dikutip hari Minggu (17/3/2024).

Menurut Hasto, praktik dalam Pemilu 2024 mengkhawatirkan karena adanya indikasi manipulasi yang mengatur proses pemilu dari hulu ke hilir, yang menurutnya bertentangan dengan esensi demokrasi.

"Buat apa rakyat memberikan suaranya ketika segala sesuatunya sudah dilakukan manipulasi diatur dari hulu ke hilir? Ini yang kemudian kita harus bersikap kritis," tuturnya.

Sekjen PDIP tersebut juga mengutip pernyataan dari Profesor Ikrar Nusa Bakti, yang menekankan bahwa Indonesia dibangun atas dasar perjuangan para pahlawan bangsa, bukan untuk kembali ke praktik dinasti politik yang mirip dengan era Orde Baru.

Baca Juga:Rekapitulasi Suara di 31 Provinsi Selesai, Prabowo-Gibran Unggul

"Kata Prof Ikrar Nusa Bhakti kita ini pemilik republik yang melanjutkan sejarah perjuangan para pahlawan bangsa para pejuang kita. Masak kemudian kita kalah sama satu keluarga yang hanya terdiri dari 5 orang yang membungkam seluruh nilai-nilai demokrasi dengan cara-cara yang populis!" ucap Hasto menegaskan.

Pernyataan Hasto ini menambah panas diskusi politik nasional menjelang Pemilu 2024, mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada dan kritis terhadap setiap proses pemilu agar tetap mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

Kontributor : Elizabeth Yati

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini