SuaraMalang.id - Wali Kota Malang, Sutiaji angkat bicara mengenai keluhan pembelian seragam yang diwajibkan di sekolah. Dia menjanjikan tahun depan seragam gratis.
Sutiaji mengaku sedang menghitung anggaran untuk pengadaan seragam sekolah secara lengkap.
"Nanti ada subsidi. Bisa jadi ke depan kita persiapkan dari APBD," ujar Sutiaji dikutip dari Times Indonesia--jaringan Suara.com, Jumat (28/7/2023).
Subsidi untuk seragam nantinya tidak hanya untuk siswa SMP, melainkan juga SD.
Baca Juga:Sering Diraba-raba, Gadis di Malang Trauma Tak Mau Lagi Mengaji
Sutiaji mengatakan, permasalahan seragam ini cukup penting. Karena itu, untuk tahun depan dia ingin memastikan seluruh siswa mendapatkan jatah seragam gratis melalui subsidi.
"Kalau untuk seragam itu penting. Nanti akan di anggarkan semua biar sama," ungkapnya.
"Jadi siswa gak usah mikir itu (seragam) biar di cover 2024 oleh APBD ya," tambahnya.
Dia tidak ingin masalah seragam ini menganggu kegiatan belajar mengajar. Pihaknya tak mau, persoalan seragam justru menjadi ladang fitnah kepada para kepala sekolah tingkat SD dan SMP se-Kota Malang.
"Kepala sekolah juga biar gak jadi ladang fitnah. Mungkin karena satu dua, belajar jadi terganggu," katanya.
Baca Juga:Imbauan untuk Distributor LPG 3 Kg di Malang, Polisi Ancam Tindak Tegas Praktik Penimbunan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana menyambut baik niat Wali Kota Malang Sutiaji. Pihaknya mengaku akan segera berkoordinasi dengan DPRD Kota Malang untuk membahasnya.
"Saya senang dan mendukung. Nanti akan kami koordinasikan dengan teman-teman dewan dan akan kami hitung," tuturnya.
Diupayakan siswa kelas 1 SD dan 1 SMP dapat menerima seragam sekolah secara gratis. Tidak hanya sekolah negeri, Suwarjana mengaku akan berupaya untuk bisa juga diberikan kepada siswa swasta.
"Saya yakin Kota Malang bisa. APBD saya yakin. Katakan jumlah SD kelas 1 hanya 15-an ribu, SMP juga imbang. Tinggal 30 ribu saja untuk yang negeri. Mohon maaf itu sudah negeri swasta termasuk MI juga," jelasnya.
Hanya saja, kata dia, seragam sekolah tersebut untuk yang umum. Sedangkan serahgam sekolah yang hanya dimiliki masing-masing sekolah diusahakan tak membebani wali murid.
"Mudah-mudahan tidak rewel kalau sudah dibiayai APBD. Masyarakat tinggal mensubsidi silang yang kaitannya tentang seragam kebesaran mereka, kayak batik," imbuhnya.
