SuaraMalang.id - Pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) untuk mengusut tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10) malam.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Tim ini akan mencari fakta-fakta dan akan diumumkan dalam waktu 24 jam ke depan.
Tim tersebut selanjutnya akan menyelesaikan tugas mereka dalam mengusut tragedi Kanjuruhan dalam kurun waktu antara dua sampai tiga minggu ke depan.
"Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF," kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (03/10/2022).
Baca Juga:Nikita Mirzani Minta Jangan Salahkan Polisi terkait Tragedi Kanjuruhan yang Tewaskan Ratusan Orang
Adapun tim ini, lanjutnya, dipimpin langsung oleh dirinya dan melibatkan anggota dari unsur pejabat atau perwakilan kementerian terkait, organisasi profesi olahraga sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa.
Untuk saat ini, sebelum tim diumumkan ataupun menyelesaikan tugasnya, Mahfud mengatakan pemerintah memberikan tugas atau mengambil langkah jangka pendek. Di antaranya, memerintahkan Polri agar dalam beberapa hari ke depan segera mengungkap pelaku pidana yang menyebabkan terjadinya tragedi Kanjuruhan dan segera mengumumkannya kepada publik apabila telah memenuhi syarat untuk ditindak.
“Polri juga diminta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di daerah setempat,” ujar Mahfud.
Lalu, tambah dia, Panglima TNI Andika Perkasa diminta untuk melakukan tindakan cepat sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mengusut kebenaran mengenai keterlibatan oknum TNI, sebagaimana terlihat dalam beberapa video yang beredar di tengah masyarakat.
“Di dalam video-video yang beredar, ada juga TNI yang nampaknya melakukan tindakan berlebih dan di luar kewenangannya. Apakah video itu benar atau tidak, Panglima TNI akan segera meneliti dan mengumumkannya kepada kita semua,” ucap Mahfud.
Beberapa keputusan pemerintah tersebut merupakan hasil rapat koordinasi bersama sejumlah pihak. Di antaranya, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Kesehatan, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Sosial, Panglima TNI, Kapolri, KONI, dan PSSI di Kantor Kemenkopolhukam, Senin pagi ini.
Aremania deadline polisi 7 tangkap tersangkanya
Ratusan Aremania dari Malang Raya berkumpul di depan Stadion Gajayana Malang. Selain menyalakan lilin sebagai bentuk duka cita yang mendalam, para suporter ini juga melakukan pertemuan dadakan.
Salah satu perwakilan Aremania Gus Durian, Dersey, mengatakan jika pertemuan di depan Gajayana itu merupakan gerakan spontanitas para suporter setelah pecahnya tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang memakan ratusan nyawa.
"Ini kan spontanitas dari temen-temen Aremania korwil yang ada di Malang Raya dan di seluruh negeri yang merasa bagian dari Aremania. Pertama, ini sebagai bentuk empati atas meninggalnya dulur-dulur kita yang menjadi korban di Kanjuruhan kemarin, acara ini pure simpati, tidak ada yang menggerakkan dan mengalir apa adanya," ujar Dersey, Minggu (2/10/2022) malam.
Dalam pemanjatan doa dan pertemuan dadakan ini, tercetuslah keinginan suporter Singo Edan Malang agar Kepolisian segera mencari tersangka atas tragedi Kanjuruhan tersebut.
"Harus ada yang bertanggung jawab, siapapun itu namanya Panpel atau siapapun. Sampai terjadi insiden terbunuhnya Aremania harus ada yang bertanggung jawab. Karena tidak mungkin (terjadi) insiden seperti itu apabila tidak ada yang menggerakkan, dan kita betul-betul ingin proses hukum berjalan seadil-adilnya terhadap dulur-dulur kami yang meninggal," kata Dersey.
Aremania akan mengawal kinerja kepolisian guna melakukan pengusutan tragedi ini. Mereka juga mendesak polisi agar segera memutuskan siapa saja tersangka dan dalang di balik tragedi ini.
"Kami tidak akan mundur sejengkal pun, sampai proses hukum dan siapapun yang bisa menjadi tersangka, yang bertanggungjawab tragedi itu ditindak seadil-adilnya. Dan siapapun yang terlibat harus dibuka terang benderang, sebelum temen-temen Arema ini bergerak dengan cara-cara yang tidak prosedural," ujarnya.
Selain itu, Aremania juga akan mengikuti proses hukum yang berlaku, dan jika dalam waktu 7 hari kepolisian tak menetapkan tersangka, maka mereka akan turun ke jalan dengan massa yang cukup besar guna mencari tersangka sendiri.
"Kalau 7 hari tidak ada tersangkanya. Kita turun ke jalan, dan saya tidak bertanggung jawab kalau teman-teman ini bergerak di luar prosedural," ujarnya menegaskan.
