SuaraMalang.id - Sidang paripurna Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022 di kantor pemerintah Kabupaten Jember, Selasa (20/9/2022), diwarnai pembahasan dari sejumlah fraksi terkait kesulitan petani memperoleh pupuk bersubsidi.
Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya melalui juru bicara Ardi Pujo Prabowo menuding adanya persoalan distribusi pupuk bersubsidi. “Fakta itu membuktikan, ‘ada yang tidak beres’ dalam pendistribusian pupuk subsidi ke kios atau kelompok-kelompok tani. Wilayah yang tidak lagi butuh, tetap mendapat pasokan pupuk subsidi. Sementara wilayah yang sangat butuh pupuk, ketersediaannya dikurangi,” katanya.
Hal ini, lanjut Ardi, mengakibatkan petani harus kelimpungan. “Petani berkeliling kemana-mana memburu pupuk subsidi ke wilayah yang mengalami kelebihan stok pupuk, meskipun dengan harga melambung tinggi. Ini adalah penyimpangan dan pelanggaran yang harus segera ditertibkan,” katanya, dikutip dari BeritaJatim.com--jaringan SuaraMalang.id.
Dengan demikian, kata Ardi, tidak ada pertanyaan apakah alokasi pupuk bersubsidi berkurang atau menghilang. “Kalaupun benar bahwa terdapat pengurangan kuota pupuk subsidi, tapi dengan berbagai upaya, sebagian petani masih bisa mendapatkannya dengan harga tinggi,” katanya.
Baca Juga:Ini Dia Tembakau Grompol untuk Bahan Baku Cerutu, Dikembangkan Petani Bantul
Fraksi GIB meminta persoalan kelangkaan pupuk ini segera diatasi, agar tidak berdampak terhadap menurunnya komoditas pertanian kita di Jember. “Persoalan nelayan, petani dan orang-orang kecil, orang-orang terpinggirkan, sangat menjadi konsen kami untuk terus diperjuangkan. Kami bukan saja menjadi kendaraan politik, tapi kami juga merupakan alat perjuangan bagi kesejahteraan petani, nelayan dan rakyat kecil untuk mencari keadilan,” kata Ardi.
Desakan untuk menuntaskan persoalan pupuk bersubsidi juga dimunculkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. “Apa bupati tidak memperhatikan jeritan petani ketika pupuk subsidi menjadi barang langka. Apa saja langkah pemkab Jember dalam menjawab keresahan dan keluhan petani tersebut,” kata Sri Winarni, juru bicara Fraksi PKB.
“Apakah sudah diatasi problematika alur distribusi dan masalah kuantitas stok yang dapat diberikan ke Petani? Petani meminta kemudahan akses pupuk kimia ketimbang Petroganik, mengingat kebutuhan terhadap unsur-unsur yang ada dan hasil produksi yang diharapkan,” kata Mashuri Harianto, juru bicara Fraksi PKS.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar data diperkuat untuk menyusun e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok elektronik). “Ini agar tidak ada lagi petani yang mempunyai lahan pertanian tetapi tidak mendapatkan kuota pupuk. Sebelum memastikan distribusi pupuk subsidi harus tanpa penyelewengan, data kebutuhan yang valid tentu menjadi hal yang pokok agar petani tidak terus menerus kesulitan mendapatkan pupuk subsidi,” kata Hadi Supaat, juru bicara fraksi.
Menjawab pertanyaan itu, Bupatui Hendy Siswanto menegaskan, kuota pupuk bersubsidi didistribusikan sesuai dengan e-RDKK yang sudah terdata dan masuk ke pemerintah. “Apabila dalam perjalanannya terjadi sisa kuota maka akan dilakukan realokasi antar wilayah atau kecamatan,” katanya.
Baca Juga:Antisipasi Gagal Panen, Kementan Minta Petani Muratara Ikut Program AUTP
“Kami juga akan memberikan pendampingan, yang dilakukan oleh penyuluh untuk proses penginputannya (e-RDKK), serta mengadakan pengawasan yang lebih intensiff lagi dari pemerintah bersama kelompok tani, kios resmi pupuk bersubsidi, distributor, dan produsen,” kata Hendy.
