Kasun di Banyuwangi 'Sunat' BLT UMKM Berdalih untuk Setoran ke Partai

SuaraMalang.id - Kasus pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), kembali mencuat di Banyuwangi, Jawa Timur. Terkini, datang dari Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore.

Warga yang menjadi korban haknya 'disunat' mendesak Kepala Desa (Kades) Tulungrejo, M Ikhsan, untuk memecat Kepala Dusun (Kadus) Tulungrejo berinisial IK yang disinyalir sebagai pelaku.

Tuntutan masyarakat dilayangkan pada Jumat kemarin (27/5/2022) dengan membawa bukti penggalangan tanda tangan puluhan warga termasuk para penerima BLT UMKM ke kantor desa setempat.

Edi Sucahyo, salah satu warga menyampaikan aksi ini merupakan puncak kemarahan masyarakat penerima BLT UMKM.

Baca Juga: Fraksi PPP Menggulirkan Wacana Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Janda di Banyuwangi, Mencuat Ajakan Berpoligami

Dijelaskan, setiap penerima BLT UMKM, mendapatkan uang sebesar Rp 1,2 juta. Namun oleh si Kasun IK, dipotong Rp 300 ribu. Ketika warga menanyakan untuk apa potongan tersebut, disampaikan rincian Rp 200 ribu untuk desa dan Rp 100 ribu sisanya diserahkan kepada salah satu partai.

"Namun tidak menyebutkan partai mana," katanya mengutip dari Timesindonesia.co.id, Sabtu (28/5/2022).

Lebih fatal, ketika ada penerima BLT UMKM yang mencoba memperjelas peruntukan dan alasan pemotongan, Kadus IK, tak segan melakukan intimidasi. Tak pelak emosi warga pun pecah. Hingga memantik reaksi mosi tidak percaya dengan penggalangan tanda tangan.

Terlebih Kadus IK juga disebut-sebut juga sempat memonopoli kartu bantuan sembako untuk masyarakat miskin.

Dikonfirmasi terpisah, Kades Tulungrejo, M Ikhsan, menilai aksi mosi tidak percaya yang dilakukan warga terbilang prematur. Atau tidak dapat dipertanggung jawabkan. Lantaran dari sekian banyak warga yang tanda tangan, tidak satu warga pun menjadi koordinator.

Baca Juga: Timbul Luka Parah Ditusuk Tetangganya yang Mabuk Hanya Gegara Masalah Pot Bunga di Banyuwangi

"Penandatangan yang meminta penurunan terhadap Kadus ini tidak ada yang bertanggung jawab, tidak di sebutkan siapa koordinatornya. Karena semisal salah laporan siapa yang akan bertanggung jawab, sekarang banyak pemalsuan tanda tangan," katanya.

• «
• 1
• 2
• »