SuaraMalang.id - Sejumlah aktivis mengatasnamakan Aliansi Soeara Rakjat (Asuro) menggelar aksi simbolik merespon pemecatan sejumlah 58 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di depan Balai Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (30/9/2021).
Seperti diketahui Novel Baswedan dan puluhan pegawai KPK lainnya dipecat, lantaran dinilai tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Momentum itu diwarnai aksi menerbangkan pesawat kertas berisi surat untuk Presiden Joko Widodo.
Koordinator aksi, Abdullah menjelaskan, pemecatan 58 pegawai karena tidak lulus TWK telah sangat jelas menunjukan ada tindakan pelemahan KPK. Maka, Presiden Jokowi harus segera bersikap, bukan sebaliknya yang terkesan lepas tangan.
Baca Juga:Novel Dkk Dipecat, Eks Pimpinan KPK: Jokowi Harus Bersikap, Dia yang Memulai
"Dan kami meminta Presiden untuk menentukan sikap jangan hanya berdiam saja saat KPK dilemahkan seperti ini," kata dia.
Ia memandang TWK tidak ada korelasi dengan kinerja pegawai di KPK. Parahnya lagi, TWK tersebut berisi soal-soal diskriminatif.
"Literatur atau bahan untuk mengetes KPK asalnya untuk mengetes masuk militer. Dan banyak yang diskriminasi rasial dan perempuan," ujarnya.
Jika Presiden tetap tak bergeming perihal pemecatan 58 pegawai, maka pihaknya menganggap KPK bukan lagi lembaga independen.
"Dengan adanya pemecetan itu kami menilai KPK sudah tidak punya taring lagi karena selain pemecatan itu juga ada perubahan UU KPK jadi KPK sekarang tidak bisa bergerak secara leluasa," tutur dia.
Baca Juga:Mahasiswa Sumbar Demo, Desak Batalkan Pemecatan 57 Pegawai KPK
Selain menyuarakan terkait pemecatan puluhan pegawai KPK, ASURO juga menyuarakan penuntasan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, dan juga mendesak DPR RI agar segera mengesahkan RUU P-KS.
Kontributor : Bob Bimantara Leander
