SuaraMalang.id - Program bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak Pandemi COVID-19 dipastikan berlanjut pada 2022 usai mendapat persetujuan DPR RI.
Kementerian Sosial menyiapkan anggaran Rp78,25 triliun untuk program bansos tersebut.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan pemerintah tidak akan menghentikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Terutama warga terdampak pandemi Virus Corona. Bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan itu dipastikan terus berlanjut.
Tahun depan, lanjut dia, Kemensos menganggarkan Rp74,08 triliun atau 94,67 persen dari total anggaran untuk bantuan sosial.
Baca Juga:Rela Tak Dapat Bansos, Ratusan KK di Kota Tegal Menolak Divaksin Gara-gara Ini
"Jadi, tidak benar kalau Kemensos menghentikan program bansos," kata Risma dalam keterangannya di Jakarta mengutip dari Antara, Rabu (22/9/2021).
Program bansos yang dikelola Kemensos terdiri atas bansos reguler dan bansos khusus. Bansos reguler dirancang untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan kemiskinan. Bansos reguler tersebut, adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.
PKH dan BPNT terus berjalan, baik ada atau tidak ada pandemi, karena untuk penanganan kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM, kata Risma.
Sedangkan bansos khusus memiliki karakteristik berbeda. Bansos khusus eksisting yang dikelola Kemensos adalah Bantuan Sosial Tunai (BST).
Risma mengatakan BST dirancang untuk kedaruratan, bukan untuk keperluan permanen. BST diluncurkan pemerintah terkait dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seiring tingginya angka penularan virus corona saat itu.
Baca Juga:3 Lawakan Bernada Satire Andhika Pratama yang Pecah Banget, Dari Bansos Hingga Demokrasi
Pembatasan kegiatan berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi dan masyarakat berkurang pendapatannya. "Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan bantuan kepada warga terdampak. Sejalan dengan menurunnya angka penularan virus, pemerintah juga melonggarkan aktivitas, ekonomi bergerak dan masyarakat bisa kembali produktif, kata Risma.
Risma memastikan masyarakat miskin dan rentan tetap menjadi fokus perhatian Kemensos. Dia mempersilakan masyarakat melaporkan diri ke perangkat pemerintah daerah terkait, seperti dinas sosial, kelurahan/desa, atau RT/RW bila merasa layak mendapatkan bantuan.
Selain itu, bisa memanfaatkan fitur usul dan sanggah pada situs cekbansos. Dengan dua fitur tersebut, masyarakat bisa mendaftarkan diri untuk dipertimbangkan kelayakannya menerima bansos.
Sebagai upaya menjangkau bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi, Kemensos mengalokasikan bantuan BPNT PPKM kepada 5,9 juta KPM dengan anggaran Rp7,08 triliun. Alokasi 5,9 juta KPM penerima bansos BPNT merupakan usulan dari daerah.
Bisa saja nanti masuk sebagai peserta BPNT/Program Sembako. Tapi, indeksnya Rp200 ribu, kata dia.
Dalam kaitan tersebut, Mensos menekankan kembali, bahwa pemerintah daerah memiliki peran utama dalam memastikan bantuan tepat sasaran.(Antara)
