alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Penanganan Covid-19 di Kota Malang Dinilai Belum Maksimal

Abdul Aziz Mahrizal Ramadan Rabu, 30 Juni 2021 | 18:10 WIB

Penanganan Covid-19 di Kota Malang Dinilai Belum Maksimal
Anggota DPRD Kota Malang, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Arif Wahyudi saat menyampaikan pendapat akhir fraksi dalam Ranperda Kota Malang tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 di rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (30/6/2021). [Foto: timesindonesia.co.id]

Hal itu diungkap Fraksi PKB dalam agenda rapat paripurna penyampaian pendapat fraksi dalam Ranperda Kota Malang tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020

SuaraMalang.id - Penanganan Covid-19 di Kota Malang dianggap belum maksimal. Mulai tentang pelaksanaan vaksinasi hingga pelacakan (tracing) kasus penularan virus corona.

Hal itu diungkap Fraksi PKB dalam agenda rapat paripurna penyampaian pendapat fraksi dalam Ranperda Kota Malang tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, di DPRD Kota Malang, Rabu (30/6/2021). Sedikitnya ada tujuh catatan evaluasi yang disampaikan.

Anggota DPRD Kota Malang Fraksi PKB, Arif Wahyudi mengatakan, Pemkot Malang harus menciptakan manajemen yang bagus untuk menghindari kerumunan saat pelaksanaan vaksinasi. Pihaknya juga mendorong percepatan vaksinasi dengan cara jemput bola.

"Kami meminta ke pemerintah untuk bisa terus mensosialisasikan vaksinasi ini, karena masih banyak yang takut dengan vaksin. Apalagi pelaksanaan vaksinasi dari Pemkot Malang, saya ingin segera melakukan jemput bola dari pintu ke pintu," ujarnya dikutip dari timesindonesia.co.id --jejaring media suara.com, Rabu.

Baca Juga: Mensos Risma Polisikan Oknum Penyalahgunaan Dana PKH di Kabupaten Malang

Berikutnya, dalam penegakan protokol kesehatan (prokes), Pemkot Malang harus bisa memberikan asupan vitamin dan pengadaan masker, handsanitizer dan juga penggalakan penyemprotan disinfektan secara menyeluruh.

"Dulu penyemprotan disinfektan yang dilakukan Pemkot Malang memang sangat masif. Itu jaman PSBB dulu. Tapi kalau sekarang hanya di kampung-kampung saja secara mandiri," ungkapnya.

Selanjutnya, PKB menyoriti implementasi pelaksanaan PPKM mikro. Sebab masih banyak yang tidak memahami apa yang harus dilakukan.

"Untuk itu kami meminta agar pemerintah segera turun tangan dalam rangka penguatan atas partisipasi masyarakat yang sudah terbangun ini," katanya.

Keempat, beberapa waktu lalu dengan adanya informasi bahwa tenaga kesehatan (nakes) yang belum meneriman insentif secara tepat waktu, ini menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan.

Baca Juga: BEM Malang Raya Dukung Aksi 'Jokowi The King of Lip Service' BEM UI

Apalagi, nakes sebagai garda terdepan penanganan Covid-19, perlu mendapat perhatian khusus kepada mereka, terutama atas hak-haknya yang perlu dipenuhi.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait