alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Eksploitasi Anak Disorot DPRD Situbondo

Abdul Aziz Mahrizal Ramadan Rabu, 24 Maret 2021 | 20:09 WIB

Eksploitasi Anak Disorot DPRD Situbondo
ilustrasi eksploitasi anak untuk mengemis. [Suara.com/Angga Budhiyanto]

Komisi IV DPRD Situbondo menemui masih banyak fenomena eksploitasi anak, seperti pengemis dan pengamen anak di jalan dan pusat perbelanjaan

SuaraMalang.id - Masih tingginya eksploitasi anak di Kabupaten Situbondo jadi perhatian serius. Sebab, hal itu menentukan predikat sebagai kabupaten layak anak.

Persoalan itu diungkap Anggota Komisi IV DPRD Situbondo, Tolak Atin. Dijelaskannya, masih banyak fenomena eksploitasi anak, seperti pengemis anak di jalan dan pusat perbelanjaan Situbondo.

“Ini fakta, kami masih menjumpai banyak anak-anak seusia sekolah jadi pengemis di perempatan lampu merah maupun di sejumlah pusat perbelanjaan. Ini persoalan karena kita pernah mendapat penghargaan Kabupaten Layak Anak,” katanya, dikutip dari Jatimnet.com jaringan Suara.com, Rabu (24/3/2021).

Ia melanjutkan, sudah menjadi keharusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang untuk melakukan penertiban. Khususnya terhadap anak-anak yang dieksploitasi atau dipekerjakan jadi pengemis maupun pengamen. Ia menyinggung peran dan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial, dan Satpol PP.

Baca Juga: Ringankan Petani, Situbondo Gelontorkan Rp 6 Miliar untuk Pupuk Subsidi

Ketiga OPD tersebut, lanjut dia, harus saling bersinergi, berkoordinasi untuk menertibkan dugaan adanya eksploitasi anak di bawah umur tersebut. 

Ia juga mengkritik masih adanya sikap ego sektoral antar OPD, maka peran Bupati sebagai kepala daerah harus segera mengatasi hal itu.

“Ini tugas Bupati mengoordinasi lintas sektoral untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak. Selama ini, saya masih melihat ada ego sektoral dan saling lempar tanggung jawab sehingga program perlindungan anak tidak jalan optimal,” katanya.

Masing-masing OPD harus memberi perlindungan anak. Jangan sampai hak dasar anak, yaitu pendidikan, terbengkalai. Sebab, dari lima kriteria Kabupaten Layak Anak, yaitu sudah tidak ada lagi anak putus sekolah hingga usia 18 tahun.

“Kita tidak tahu anak-anak yang jadi pengemis maupun diajak jadi pengamen asalnya dari mana, tapi mereka perlu ditertibkan dan perlu pengawasan secara berkesinambungan agar sebagai kabupaten penyandang predikat Kabupaten Layak Anak benar-benar ramah anak,” ujarnya.

Baca Juga: Wartawan Situbondo Kecam Premanisme Pengawal Menteri Kelautan dan Perikanan

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait