SuaraMalang.id - PDI Perjuangan (PDIP) melayangkan kritik kepada Bupati Jember Hendy Siswanto. Bahkan partai berlogo Banteng Moncong Putih ini mengancam tak ikut serta dalam pembahasan APBD tahun anggaran 2021.
Seperti diberitakan, PDIP mengkritik kebijakan Bupati Hendy Siswanto yang menjadikan seluruh kepala OPD berstatus pelaksana tugas (Plt). PDIP menilai keputusan itu keliru dan kontraproduktif.
Merespon itu, Bupati Hendy mengatakan, bahwa kebijakan itu diambil bertujuan percepatan pembahasan APBD tahun anggaran 2021.
"Mem-Plt-kan pejabat ini bagian dari percepatan. Jember tidak bisa disamakan dengan kabupaten lain yang transisi penggantian pimpinan dalam keadaan pemerintahan kondisi normal," kata Hendy, Sabtu (20/3/2021).
Baca Juga:Soal Impor Beras dan Garam, PDIP: Sesalkan Sikap Ngotot Mendag Lutfi
Percepatan pembahasan APBD, lanjut dia, sangat penting dilakukan demi terselenggaranya roda pemerintahan.
"Padahal (APBD) ini yang dalam penyelenggaraan pemerintah adalah sebagai urat nadinya. Tentunya kami pun juga harus memikirkan gaji (ASN dan tenaga honorer) pemkab yang belum dibayar hampir tiga bulan, kami tidak punya APBD sama sekali," jelasnya.
Hendy juga mengungkapkan, kondisi pertanggungjawaban Auditor BPK pemerintah sebelumnya memiliki predikat disclaimer.
"Juga ada persoalan lain-lain yang (juga) persoalan mendasar dalam birokrasi yg tidak diselesaikan pada tahun sebelumnya. Tentunya saya menyebut ini, kejadian luar biasa," tegasnya.
Dengan dalih itu, menurutnya, penunjukan Plt seluruh Kepala OPD sah-sah saja dilakukan.
Baca Juga:Jual Onderdil Motor Hasil Curian di Facebook, Warga Jember Diciduk Polisi
"Kami harapkan, semua sahabat dan masyarakat mendukung langkah kami, demi untuk Warga Jember," pungkasnya.
Kontributor : Adi Permana
