SuaraMalang.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember mendukung langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kini sedang mendalami selisih belanja anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 180 miliar.
Diketahui sebelumnya, Bupati Jember menyampaikan ada selisih yang ditemukan BPK saat melakukan audit.
“Bupati menyampaikan ada selisih yang ditemukan audit BPK antara pengeluaran dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sekitar Rp 180 miliar. BPK belum bisa menelusuri ke mana arah pertanggungjawabannya. BPK masih akan mendalami dan melakukan audit investigasi lebih lanjut,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim seperti dilansir Beritajatim.com-jaringan Suara.com.
Dikatakan Halim, hingga saat ini BPK belum memberikan laporan resmi. Meski begitu, dia menegaskan dukungan dengan langkah tersebut.
Baca Juga:Duh, Anggaran Covid-19 Jember Rp 180 Miliar Diduga Bermasalah
“Itu baru sebatas informasi awal. Kami mendukung langkah BPK dan bupati, karena harus dipertanggungjawabkan uang Rp 180 M itu,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, pada 14 April 2020, Bupati Jember kala itu, Faida menyurati DPRD Jember untuk meminta realokasi dan refocusing anggaran terkait penanganan wabah Covid-19. Dari total anggaran yang direalokasi lebih dari Rp 479 miliar.
Dari data tersebut terinci, Rp 310 miliar untuk penanganan kesehatan, Rp 81 miliar untuk penanganan dampak ekonomi, Rp 87 miliar untuk penyediaan jaring pengaman sosial. Pelaksanaan anggaran itulah yang saat ini tengah diaudit BPK.
Sementara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember Gator Triyono kala itu menyatakan, realokasi anggaran Rp 479 miliar untuk penanganan Covid-19 itu sudah dihitung dengan cermat.
“Alokasinya mengacu pada arahan Peraturan Mendagri, Instruksi Mendagri. Surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Keuangan sudah memberikan rambu-rambu tentang cara refocusing anggaran untuk Covid,” katanya.
Baca Juga:Anggota DPRD Jember Ditetapkan Tersangka Penganiayaan Ketua RT
