SuaraMalang.id - BPBD Kabupaten Probolinggo memasang kamera pengawas atau CCTV khusus di kaldera atau lautan pasir Gunung Bromo. Kamera itu berguna untuk mengawasi aktivitas vulkanis Gunung Bromo.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Anggit Hermanuadi mengatakan, kamera pengawas akan memudahkan pihaknya melakukan pengawasan, khususnya aktivitas vulkanis Gunung Bromo jika sewaktu-waktu menunjukkan peningkatan dan berpotensi terjadinya bencana alam.
“Hari ini, baru dihidupkan. Untuk pengawasan di sana. Sehingga jika misalnya terjadi bencana, kami BPBD bisa bertindak cepat. Tanpa harus menggantungkan informasi pada instansi lain,” katanya, seperti dikutip dari TIMESIndonesia.co.id jaringan Suara.com, Jumat (29/1/2021).
Ia melanjutkan, bahwa keberadaan kemera pengawas sangat penting lantaran cakupan wilayah Gunung Bromo, khususnya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), sebagian besar merupakan teritorial Kabupaten Probolinggo. Ada dua kecamatan yang berbatasan langsung dengan taman nasional, yakni Kecamatan Sumber dan Sukapura.
Baca Juga:Petugas Pemakaman Jenazah COVID-19 Dianiaya, Ini Reaksi Wali Kota Malang
Jika Gunung Bromo erupsi, lanjut dia, maka Kabupaten Probolinggo adalah kawasan yang rentan terdampak bencana. Dicontohkanya, terdampak hujan abu, ataupun paparan belerang.
“CCTV ini sebetulnya sudah kami idamkan sejak 2015 silam. Namun baru bisa terealisasi saat ini. Kami harap kedepannya, bisa bermanfaat dan memegang peran penting dalam hal siaga bencana,” sambung dia.
Ia menambahkan, spesifikasi CCTV Gunung Bromo ini cukup canggih, yakni memiliki kemapuan zoom in sampai 35 kali, anti foging atau anti kabut, bisa berputar 360 derajat dan 90 tilt up and down. Kamera pengawas ini juga beroperasi 24 jam dengan sambungan internet ke ruang kontrol di Kantor BPBD Kabupaten Probolinggo.
"Memang belum sempurna, tapi secara bertahap akan terus kami benahi dan sempurnakan. Terutama di sektor koneksi atau bandwith," imbuhnya.
BPBD Kabupaten Probolinggo yakin, dengan pemasangan CCTV Gunung Bromo pihaknya dapat meningkatkan kesigapan jika terjadi bencana. Koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kebijakan lainya juga tetap dimaksimalkan, terutama dengan PVMBG dan BB TNBTS.
Baca Juga:Carok Menewaskan Bapak dan Anak di Kabupaten Malang Dipicu Persoalan Tanah
