50 Bundel Dokumen dan Misteri Perubahan Merek: Proyek Ambulans Malang Dibidik Jaksa

SuaraMalang.id - Di balik deru mesin dan sirene yang seharusnya menjadi simbol penyelamat nyawa, terselip sebuah tabir gelap yang kini tengah disingkap oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang.

Sebuah proyek pengadaan mobil ambulans senilai Rp8,4 miliar pada tahun 2022 kini bukan lagi soal pelayanan kesehatan, melainkan soal dugaan korupsi yang kian memanas.

Penyidik masih berkutat dengan 50 bundel dokumen hasil penggeledahan di Kantor Dinas Kesehatan Malang sehari sebelumnya.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Malang, Muis Ari Guntoro, menegaskan bahwa pihaknya tidak main-main. Jaksa mengendus ada yang tidak beres dalam pengadaan kendaraan medis tersebut.

"Kami terus melakukan pendalaman. Kami punya bukti lain yang bisa memperkuat dugaan korupsi ini, tidak hanya soal dokumen peralihan merek saja," tegas Muis dikutip dari beritajatim.com--jaringan Suara.com.

Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg. Wiyanto Wijoyo, mencoba memberikan sudut pandang berbeda. Pria yang akrab disapa Dokter Wi ini merasa dirinya berada di situasi yang sulit saat proyek itu berjalan.

Ia berkisah, saat anggaran Rp8,4 miliar itu digulirkan pada 2022, dirinya baru saja menjabat satu bulan. Fokusnya terpecah hebat ketika Tragedi Kanjuruhan meletus, memaksa seluruh atensinya tersedot pada penanganan korban. Urusan ambulans pun ia serahkan kepada kepala bidang dan pihak ketiga.

"Program itu sudah direncanakan oleh Kadiskes sebelumnya. Baru sebulan menjabat, terjadi Tragedi Kanjuruhan. Jadi saya fokus ke sana. Urusan ambulans kami percayakan sepenuhnya kepada kabid dan pihak ketiga," ungkap Dokter Wi.

Inti dari polemik ini bermula dari perubahan spesifikasi. Awalnya, anggaran tersebut dipatok untuk mendatangkan delapan unit Toyota Hiace.

Baca Juga: Heboh Isu Denda Cerai Rp300 Juta di Sidoasri Malang: Hoaks atau Benteng Rumah Tangga PMI?

Namun, dengan alasan stok yang langka di pasaran, kemudi pengadaan diputar haluan menuju merek Hyundai melalui PT Ambulance Pintar Indonesia.

Meski diklaim melalui prosedur e-katalog, ada satu lubang besar yang tertinggal yakni perubahan merek ini tidak pernah dilaporkan ke Inspektorat Kabupaten Malang. Dokter Wi bersikukuh bahwa secara prosedural semuanya sudah berjalan di relnya.

"Memang ada kekurangan administrasi yang belum dilaporkan. Tapi semuanya sesuai prosedur. Kalaupun ada sisa anggaran, sudah dikembalikan," jelasnya.

Namun, pernyataan resmi tak selalu sejalan dengan kabar yang berembus di lorong-lorong kantor dinas. Sumber internal menyebutkan bahwa aroma korupsi ini diduga kuat berasal dari keterlibatan broker atau makelar proyek yang bermain di balik layar.

Kehadiran pihak ketiga yang terlalu dominan dalam menentukan arah pengadaan disinyalir menjadi alasan mengapa proyek ini akhirnya masuk dalam radar radar Kejaksaan.