Demi KDMP, 21 Lahan Hijau di Kota Malang Terancam Alih Fungsi

SuaraMalang.id - Sebanyak 21 bidang aset Pemerintah Kota Malan kini berada di bawah radar pembangunan. Masalahnya, sebagian besar lahan tersebut bukan sekadar tanah kosong, melainkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Lahan-lahan kritis ini diusulkan untuk menjadi lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, sebuah program nasional ambisius yang menggandeng unsur TNI melalui pelaksana Agrinas.

Namun, sebelum fondasi pertama diletakkan, sebuah ganjalan hukum besar berdiri di depannya yakni status lahan kawasan lindung.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subkhan, menyatakan bahwa pihaknya tidak berani melangkah tanpa payung hukum yang jelas.

Mengingat lahan yang diusulkan berstatus lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), perubahan peruntukan adalah harga mati yang harus disetujui oleh Kementerian ATR/BPN.

"Kalau tidak ada izin dari ATR/BPN, kita tidak berani karena itu bisa berimplikasi hukum," tegas Subkhan, Rabu (10/6/2026) dikutip dari beritajatim.com--jaringan Suara.com.

Hingga saat ini, usulan yang sebenarnya sudah diajukan sejak tahun 2025 itu masih tertahan di meja evaluasi kementerian.

Subkhan sendiri mengakui posisi BKAD yang berada di posisi sulit. Sebagai pengelola aset, pihaknya hanya menjalankan fungsi administratif, sementara penentu kebijakan ekologis berada di tangan kementerian lain seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum (PU).

"Kami di BKAD hanya mencatat aset dan statusnya. Kalau bisa tanpa menggunakan aset RTH, itu justru lebih baik supaya ruang hijau tetap terjaga," ungkapnya.

Baca Juga: Berawal dari Curhat Talent di Medsos, YouTuber Gus Idris Jadi Tersangka Pelecehan Seksual