Angkut 2.800 Penumpang Tiap Hari, TransJatim Malang Raya Butuh Tambahan Koridor Segera

SuaraMalang.id - Dari ribuan mahasiswa yang memadati sudut-sudut Malang Raya hingga barisan buruh yang mengejar waktu menuju kawasan industri di Pasuruan, kebutuhan akan transportasi publik yang murah, aman, dan nyaman kini menjadi harga mati.

Bus TransJatim pun hadir sebagai primadona baru. Namun, kesuksesan satu koridor yang sudah ada justru melahirkan tuntutan baru, "Kapan giliran wilayah kami?"

Sepanjang Mei 2026, TransJatim koridor Malang Raya telah melayani 79.504 penumpang. Jika dibedah, rata-rata 2.839 orang setiap harinya bergantung pada bus ini untuk berpindah dari Terminal Hamid Rusdi di Kota Malang menuju Dau hingga Terminal Batu.

Melihat angka okupansi yang hampir menyentuh "plafon" tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengakui adanya kebutuhan masif.

Malang bukan sekadar kota, ia adalah ekosistem pendidikan, magnet wisata, dan pusat bisnis yang memerlukan urat nadi transportasi yang lebih kuat.

"Kami menyadari ada kebutuhan akses transportasi publik yang sangat masif di Malang Raya. Rencananya memang akan ada tiga koridor, namun saat ini baru satu yang aktif," ungkap Khofifah saat ditemui di Kota Malang, Jumat (29/5/2026).

Namun, Malang bukan satu-satunya yang mengantre. Di sisi lain, deru mesin pabrik di Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) juga menyimpan aspirasi yang sama.

Saat peringatan Hari Buruh Internasional beberapa waktu lalu, para pekerja secara terbuka menitipkan harapan agar TransJatim merambah wilayah mereka.

Bagi para buruh, TransJatim adalah solusi ekonomi. Khofifah bercermin pada keberhasilan koridor di Mojokerto yang melintasi sentra industri Ngoro, di mana para pekerja merasa sangat terbantu secara finansial dan efisiensi waktu.

Baca Juga: Sinergi Tanpa APBD: Babak Baru Transformasi Pasar Induk Gadang Malang

"Ada permintaan dari buruh untuk koridor Pasuruan. Tapi, saya sampaikan bahwa Malang juga punya kebutuhan yang mendesak. Jadi, kami masih perlu menghitung anggarannya dengan cermat," jelas Khofifah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berada di persimpangan jalan untuk menentukan prioritas. Penambahan koridor bukan hanya soal pengadaan armada bus, tetapi juga subsidi tiket, perawatan, hingga ketersediaan infrastruktur pendukung.

Rapat di Gedung Negara Grahadi pun menjadi krusial. Di sanalah, hitung-hitungan angka akan beradu dengan realita di lapangan.

Kajian komprehensif sedang dilakukan untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat secara tepat sasaran.

"Iya, nanti malam kami akan melaksanakan rapat di Grahadi untuk membahas ini lebih mendalam," pungkas Khofifah. (ANTARA)