SuaraMalang.id - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, telah mengumumkan rencana mereka untuk mengembalikan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke versi sebelumnya, yaitu UU Nomor 30 Tahun 2002, apabila mereka terpilih dalam Pemilihan Presiden 2024.
Kebijakan ini merupakan respons terhadap perubahan yang terjadi pada UU KPK selama masa pemerintahan Joko Widodo, dimana UU tersebut telah digantikan oleh UU Nomor 19 Tahun 2019.
Menurut Anies, langkah ini bertujuan untuk mengembalikan kewibawaan dan independensi KPK.
"Kami berkomitmen untuk mengembalikan kewibawaan hukum KPK dan independensinya. Ini berarti melakukan revisi atas undang-undang KPK," ujar Anies dalam acara di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024) malam.
Anies juga menyampaikan niatnya untuk mereformasi proses rekrutmen di KPK. Ia menekankan pentingnya memilih individu yang memiliki integritas tinggi, baik untuk posisi pimpinan maupun pegawai KPK.
"Kami ingin mengembalikan orang-orang berintegritas ke dalam tubuh KPK. Prinsip rekrutmen akan mendasarkan pada integritas tanpa toleransi," tambahnya.
Selain itu, Anies ingin memperkuat kode etik di KPK, berdasarkan pengalamannya sebagai Ketua Komite Etik KPK pada tahun 2012.
Dia mengingat bagaimana kedisiplinan dan integritas pegawai KPK saat itu, dan berkeinginan untuk mengembalikan nilai-nilai tersebut dalam sistem KPK saat ini.
Rencana ini mencerminkan komitmen Anies dan Muhaimin untuk memperkuat lembaga antikorupsi Indonesia, dengan harapan dapat menciptakan lembaga yang independen dan diisi oleh individu yang berintegritas. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas KPK dalam memerangi korupsi di Indonesia.
Baca Juga: Buntut Pernyataan Gus Ipul, Netralitas NU di Pilpres 2024 Dipertanyakan
Kontributor : Elizabeth Yati
Berita Terkait
-
Buntut Pernyataan Gus Ipul, Netralitas NU di Pilpres 2024 Dipertanyakan
-
Jusuf Kalla: Pemimpin Ibarat Sopir, Kalau Suka Marah-marah Bisa Tabrakan
-
Videotron Kpopers untuk Anies Dicopot, Pengamat: Simpati dan Perlawanan Makin Tumbuh
-
Dukungan Publik Meningkat untuk Anies Baswedan Pasca Penurunan Paksa Videotron
-
Anies Koalisi dengan Ganjar Bila Pilpres 2 Putaran? Partai Nasdem: Masih Prematur Bicara Itu
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Wasiat Terakhir Yai Mim: Kepulangan Sunyi ke Pelukan Tanah Kelahiran
-
Teka-teki Napas Terakhir Yai Mim: Sehat Walafiat Sebelum Maut Menjemput di Polresta Malang
-
Skandal Nikah Siri Sesama Jenis di Malang: Versi Berbeda Intan dan Rey Soal 'Suami'
-
Warga Malang Geger Hujan Es Sebesar Kerikil, Jangan Panik! Kenali Tanda-Tandanya
-
Rey di Malang Akui Istri Sudah Tahu Dirinya Perempuan Sebelum Menikah, Kini Berujung Polisi