Scroll untuk membaca artikel
Chandra Iswinarno
Rabu, 17 Januari 2024 | 20:45 WIB
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN), Todung Mulya Lubis (tengah) dalam konferensi pers yang diselenggarakan TPN Ganjar-Mahfud di Media Center Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024). (Suara.com/Bagaskara)

SuaraMalang.id - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengungkapkan kekhawatiran akan adanya dugaan konspirasi dan kecurangan dalam Pemilihan Presiden 2024. Menurutnya, ini menjadi pemilu paling tidak demokratis sejak Reformasi 1998.

Todung menunjukkan bukti dugaan kecurangan dari berbagai daerah, termasuk rekaman suara yang diduga melibatkan pejabat di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, yang mengajak masyarakat memilih pasangan Prabowo-Gibran.

Ia juga mengkritik video yang memperlihatkan Sekretaris Daerah Takalar, Sulawesi Selatan, yang menyatakan dukungan untuk Prabowo-Gibran.

“Ini beberapa fakta adanya usaha memenangkan salah satu pasangan capres. Dalam ilmu politik ini dinamakan patron-client. Semua di bawah mengikuti apa kata atasannya, patron," kata Todung Mulya Lubis pada konferensi pers di Media Lounge TPN Ganjar-Mahfud, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).

Baca Juga: TKN Prabowo-Gibran: Kalau Pilpres 2 Putaran, Akan Ganggu Umat Muslim Puasa

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Todung Mulya Lubis Sebut Pilpres 2024 Paling Tidak Demokratis Sejak Reformasi, Ini Sederet Temuannya, https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/01/17/todung-mulya-lubis-sebut-pilpres-2024-paling-tidak-demokratis-sejak-reformasi-ini-sederet-temuannya?page=all.

Editor: Muhammad Zulfikar

Sementara itu, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, mengkritik kemunculan baliho yang menampilkan Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Prabowo Subianto, yang menurutnya telah menciderai demokrasi di Indonesia.

Todung juga mengkritik kinerja Bawaslu yang dianggap kurang proaktif dalam mencegah kecurangan pemilu.

Sementara itu, Wandy Tuturoong dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menegaskan bahwa Presiden Jokowi tetap netral dalam Pemilu 2024. Wandy menunjukkan bahwa KSP mendukung netralitas Presiden Jokowi, dengan pegawai KSP yang maju di Pileg 2024 sudah mengajukan cuti sebagai bentuk netralitas.

Baca Juga: Pengamat Perkirakan Banyak Menteri Jokowi Mundur Usai Pilpres 2024

Todung Mulya Lubis menegaskan bahwa Pilpres 2024 sangat penting untuk dilaksanakan dengan adil dan transparan untuk menjaga demokrasi di Indonesia.

Kontributor : Elizabeth Yati

Load More