Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Kasus Hukum Tragedi Kanjuruhan Jadi Komoditas Politik Capres

Ia melanjutkan, ada beberapa perwira tinggi kepolisian seharusnya diadili, justru terkesan kebal hukum. Dicontohkannya, Irjen Pol Nico Afinta sebagai Kapolda Jawa Timur.

"Seharusnya diperiksa, minimal sebagai saksi," katanya.

Sementara itu, Isaatus Saadah, kakak dari Wildan Ramadan korban Tragedi Kanjuruhan mengatakan, pihaknya merasa jauh dari akses penegakan hukum berkeadilan.

"Harapannya untuk semua calon presiden ada komitmen yang jelas untuk pengusutan tuntas, baik terhadap pelanggar HAM berat di masa lalu maupun Tragedi Kanjuruhan, tapi masalahnya kami hari ini sebagai masyarakat mau berharap kepada siapa, kepada negara yang terus melakukan impunitas, atau penegak hukum yang selalu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, atau para politikus yang memberikan janji-janji saja saat kampanye," jelasnya.

Baca Juga: PKL di Alun-Alun Kota Batu Sepakat Tak Ingin Ada Baliho Capres

Ia melanjutkan, Jaringan Solidaritas Keadilan Korban Kanjuruhan (JSKK) akan terus memperjuangkan hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan korban dan keluarga korban tragedi Kanjuruhan.

"Kami menuntut komitmen realisasi penuntasan kasus dalam penegakan hukum secara berkeadilan," katanya.

Hal senada disampaikan Bambang, ayah dari Putri Lestari korban Tragedi Kanjuruhan. Pihaknya masih konsisten memperjuangkan keadilan.

"Keluarga korban terus mendesak penuntasan kasus, dan dalangnya juga diadili seadil-adilnya," tegasnya.

Kontributor : Aziz Ramadani

Baca Juga: Mahfud MD Pede Menang di Madura Meski Hasil Survei Unggul Anies: Itu Kan Dulu