SuaraMalang.id - Gelombang unjuk rasa menentang pengesahan Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menggema di depan gedung DPRD Kota Malang, Senin (3/4/2023). Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tersebut juga menyerukan keadilan bagi 135 korban Tragedi Kanjuruhan.
Sejumlah mahasiswa tampak memasang beragam spanduk protes. Mulai dari "cabut UU Ciptaker," hingga "usut tuntas Tragedi Kanjuruhan,".
Selanjutnya, satu persatu perwakilan mahasiswa dari masing-masing perguruan tinggi menyampaikan orasinya. Ada yang menyampaikan agar aparat kepolisian yang hadir di lokasi demonstrasi agar tidak melakukan aksi-aksi represif.
Salah satu orator juga sempat menyinggung kasus tragedi Kanjuruhan, lantaran belum ada keadilan bagi hilangnya 135 nyawa akibat peristiwa mencekam pada 1 Oktober 2022 lalu.
Sementara itu, aliansi mahasiswa dari Universitas Brawijaya dalam keterangan tertulisnya menyatakan, bahwa permasalahan rezim Presiden Joko Widodo terdapat dalam UU cipta kerja baru yang awalnya dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Secara substansi UU cipta kerja yang baru tidak berbeda dengan UU cipta kerja lama UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja menggunakan metode omnibus law atau penimbus bill dalam perumusannya metode ini biasa digunakan di negara-negara yang menganut sistem common law.
Metode ini dapat diartikan sebagai metode perumusan undang-undang yang mencakup banyak hal buku cetak kerja terdiri dari 11 cluster yang mencakup berbagai hal, seperti perizinan tanah persyaratan investasi ketenagakerjaan dan pengendalian lahan UU cipta kerja menggabungkan 78 undang-undang yang berbeda metode metode ini belum dikenal dalam hukum positif pembentukan perundang-undangan di Indonesia sehingga mengakibatkan peraturan yang didalamnya menjadi kurang jelas dan terlalu luas.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Ciptaker tidak berlaku secara penuh dan hanya berlaku selama 2 tahun kedepan kecuali ada perbaikan dalam waktu 2 tahun. MK juga menyarankan agar pemerintah membuat landasan hukum yang jelas untuk metode omnibus law dan memastikan partisipasi masyarakat yang cukup. Hal ini karena UU cipta kerja dianggap tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.
Alih-alih merevisi UU cipta kerja pada akhir tahun 2022 pemerintah membuat aturan baru bernama perppu cipta kerja yang secara substansi tidak berbeda dengan UU cipta kerja sebelumnya pembuatan perppu sangatlah sederhana tanpa melalui prosedur legislatif yang cenderung rumit. Pembuatan perpu cipta kerja adalah 'Jalan ninja' bagi pemerintah agar bisa dengan mudah meloloskan peraturan yang eksploitatif dan ditolak oleh masyarakat tersebut.
Penetapan perpu menjadi undang-undang menunjukkan bahwa DPR dan pemerintah tidak menghargai aturan konstitusi dan hanya memprioritaskan kepentingan investor tanpa memikirkan rakyat
Kebijakan-kebijakan selama dua periode kepresidenan Joko Widodo dinilai banyak yang tidak menguntungkan rakyat. Beberapa kebijakan seperti UU KPK, UU Minerba, dan UU IKN berdampak buruk pada kelestarian lingkungan.
"Perpu cipta kerja menjadi bentuk pembangkangan terhadap kedaulatan rakyat serta merugikan kaum buruh dan seluruh masyarakat bahwa hal ini menjadi cerminan satu-satunya pilihan adalah untuk melawan,"
Kontributor : Aziz Ramadani
Berita Terkait
-
Sifat Mario Dandy Mendadak Rubah Punya Percaya Diri Tinggi, Rafael Alun Trisambodo Sebut Jadi Anak Kebanggaan
-
Jadwal Sholat dan Buka Puasa Wilayah Malang, Senin 03 April 2023
-
Meresahkan! Remaja Malang Cosplay Pocong di Makam Samaan untuk Takuti Pengendara
-
Arema FC Tundukkan Persita, Joko Susilo: Hadiah Ulang Tahun Kota Malang
-
Jadwal Sholat dan Buka Puasa Wilayah Malang, Minggu 02 April 2023
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Terungkap dari Cerita ke Ibu, Dugaan Pencabulan Dua Balita di Malang Diusut
-
22 Siswa Diduga Keracunan Menu MBG, SMK Kesehatan Adi Husada Malang Diliburkan
-
Bocah 10 Tahun di Malang Tewas Dibekap Perampok, Pelaku Residivis yang Kenal Keluarga Korban
-
Angin Kencang Sapu Atap 18 Rumah di Singosari Malang, Kerugian Capai Rp60 Juta
-
Rumah Disatroni Perampok, Bocah 10 Tahun di Malang Tewas dengan Tangan Terikat