Uang yang Banyak Mengalir ke Papua Harus Direncanakan Penggunaannya Secara Baik

"Sementara pejabat-pejabatnya beternak mobil dinas, punya rumah mewah bahkan beli apartemen di Jakarta, ada juga yang punya pacar artis-artis. Pertanyaannya mereka dapat semua kemewahan itu dari mana? Saya puluhan tahun menjadi birokrat, tidak punya apa-apa, bahkan anak-anak saya tidak dapat biaya pendidikan dari dana Otsus," ujar mantan Direktur Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Jayapura.

Ia meminta keseriusan KPK, kejaksaan dan kepolisian untuk mengusut tuntas borok-borok korupsi di Tanah Papua.

"Hendaknya beberapa kasus yang diungkap KPK menjadi starting point untuk melakukan pembersihan birokrasi di Papua karena rakyat sudah lama mengeluh soal ini. KPK silakan membuka semua kasus itu secara terang-benderang, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Tugas kita bersama untuk menyelamatkan wajah pemerintahan dan rakyat di Tanah Papua," kata Manufandu.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pengungkapan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan juga berbagai informasi yang diterima oleh KPK.

Baca Juga: Ketua Bawaslu Sumsel Disebut Terima Rp200 Juta, Aliran Korupsi Dana Hibah Bawaslu Muratara

Alex mengatakan beberapa kali pimpinan KPK berkunjung ke Papua dan selalu mendapat komplain dari masyarakat penggiat antikorupsi dan juga dari kalangan pengusaha.

"Seolah-olah KPK itu tidak ada kehadirannya di Provinsi Papua, sudah lama KPK menerima informasi-informasi dari masyarakat Papua terkait dengan praktik korupsi dan pembangunan infrastruktur di sana. Kami tidak tinggal diam, kami berkoordinasi dengan berbagai pihak dan terutama juga informasi dari masyarakat," ujar Alex.

Sejauh ini, lanjut dia, KPK telah menetapkan tiga kepala daerah di Provinsi Papua sebagai tersangka, yakni Bupati Mimika Eltinus Omaleng (EO) dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika

Kemudian, Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) terkait kasus dugaan suap pelaksanaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Terakhir, Gubernur Papua Lukas Enembe (LE). KPK belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe sebagai tersangka.

Baca Juga: Kasus Dugaan Penggelapan Aset Negara dan Korupsi di Aceh Jaya Diadukan ke KPK

KPK menegaskan telah memiliki cukup alat bukti untuk menetapkan tiga orang tersebut sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga telah mengklarifikasi beberapa saksi dan juga mendapatkan dokumen-dokumen sebagai alat bukti.