Sambut Setahun Masa Pemerintahan Hendy-Firjaun, PMII Jember Hadiahi Rapor Merah

SuaraMalang.id - Satu tahun masa pemerintahan Bupati Hendy Siswanto dan wakilnya M Balya Firjaun Barlaman disambut demonstrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember.

Ratusan mahasiswa ini berunjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Jawa Timur, Selasa (08/03/2022). Para mahasiswa ini melakukan long march dari jalan kembar Universitas Jember menuju Kantor Pemkab Jember.

Mengusung berbagai poster, para mahasiswa mengkritik kebijakan Hendy-Gus Firjaun selama satu tahun memimpin Jember. Mereka bahkan memberi rapor merah pada pemerintahan pasangan ini.

Ketua Umum PMII Jember M. Faqih Alharamain menilai setelah satu tahun bupati dan wakil bupati menjalankan kepemimpinan-nya, masih cukup banyak problem yang belum terselesaikan.

Baca Juga: Terungkap! Kepala Desa Bangsalsari Tersangka Peredaran Pupuk Ilegal di Jember

"Dan belum lagi dengan beberapa kebijakan baru yang lahir disertai kontroversi, sehingga menjadikan Jember satu tahun dalam kegagapan kebijakan," katanya seperti dikutip dari Antara.

Selain itu, lanjut dia, beberapa persoalan lain yakni angka stunting yang masih tinggi, banyaknya fasilitas publik yang tidak ramah disabilitas, dan RPJMD yang masih memiliki potensi di lakukannya aktivitas pertambangan cukup memperlihatkan bahwa kepemimpinan Hendy-Gus Firjaun masih "pincang" dalam berjalan mengarahkan pembangunan Kabupaten Jember.

Catatan merah PMII Jember di antaranya bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan dan infrastruktur dengan memberikan delapan tuntutan untuk Bupati Hendy dan Wabup Firjaun.

"Untuk itu, kami mendesak Pemkab Jember untuk mengedepankan aspek lingkungan dalam peninjauan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW," tuturnya.

Ia mengatakan PMII Jember juga mendesak pemkab segera menyelesaikan pembangunan pabrik pupuk organik sebagai bentuk upaya mengatasi kelangkaan pupuk dan menertibkan aktivitas industri yang mengancam ekosistem laut.

Baca Juga: Kasus Peredaran Pupuk Ilegal di Jember, Polisi Libatkan Laboratorium

"Kami juga menuntut Pemkab Jember untuk melakukan tata kelola kebijakan yang terukur berdasarkan norma dan regulasi hukum serta memiliki implikasi pada kesejahteraan masyarakat," katanya.