SuaraMalang.id - Sebanyak 451 dari 10.900 ASN atau PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, memasuki pensiun tahun 2022 ini.
Berdasar data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemkab Jember, sebanyak 186 orang PNS telah menerima surat keputusan pensiun. Sedangkan 234 PNS memasuki batas usia pensiun, dan 31 orang memasuki batas usia pensiun janda atau duda.
“Tahun ini yang memasuki masa pensiun sampai Desember nanti kurang lebih seribu orang. Ini tentu mengganggu kinerja, karena berarti akan ada yang merangkap pekerjaan,” kata Kepala BKPSDM Jember, Suko Winarno mengutip dari Beritajatim.com, Jumat (4/2/2022).
Dijelaskannya, rangkap pekerjaan bisa berdampak pada penambahan jam kerja atau lembur.
“Kalau pekerjaan di kantor sudah bisa ditangani dengan aplikasi komputer katakanlah, mungkin tidak begitu terganggu. Tapi jika masih mengandalkan manual tentu ada beban tambahan sehingga lembur,” kata Suko.
Sebagian PNS yang pensiun itu adalah guru. Alhasil, lanjut dia, dengan pensiunnya para guru tersebut maka seorang guru yang masih aktif bisa mengajar dua kelas.
Suko berharap sekolah melaporkan guru yang pensiun ke Dinas Pendidikan Jember.
“Nantinya kami akan menempatkan guru tidak tetap (GTT) yang memperoleh surat dari bupati untuk mengajar di sana. Namun sebelum melangkah ke situ, kepala sekolah hendaknya mengambil langkah dengan merangkap guru kelas untuk jangka pendeknya,” katanya.
Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni mengingatkan, pemkab tidak melakukan rekrutmen aparatur sipil negara selama beberapa tahun.
Baca Juga: Siswa di Jember Pingsan Terindikasi Tifus, Setelah Swab PCR Ternyata Covid-19
“Hanya pada 2021 dilakukan, baik PNS maupun P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Namun PNS di bidang kesehatan dan P3K khusus guru dan bidan kesehatan. Padahal yang pensiun dari berbagai macam latar belakang,” katanya.
Tabroni menegaskan, persoalan yang terjadi hari ini tak lepas dari problem yang muncul pada tahun-tahun sebelumnya. “Sekarang kita harus melakukan pembenahan, agar kita tidak semakin tertinggal dan kekurangan ASN yang dibutuhkan di setiap organisasi perangkat daerah,” katanya.
Pemkab Jember telah merekrut 4.328 orang ASN, mayoritas P3K, tahun lalu. Tabroni meminta BKPSDM melakukan analisis jabatan dan beban kerja birokrasi Pemkab Jember. “Kebutuhan-kebutuhan (kerja) aparat birokrasi harus diprediksi ke depan bagaimana. Kebutuhan tahun in harus direncanakan setahun dua tahun sebelumnya,” kata Tabroni.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! Akhir Pahit Mees Hilgers di FC Twente
- Satu Kata Misteri dari Pengacara Pratama Arhan Usai Sidang Cerai dengan Azizah Salsha
- Uya Kuya Klarifikasi Video Joget 'Dikira Rp3 Juta per Hari itu Gede'
- 15 Titik Demo di Makassar Hari Ini: Tuntut Ganti Presiden, Korupsi CSR BI, Hingga Lingkungan
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 24 Agustus: Raih Skin SG2 dan Diamond di Akhir Pekan
Pilihan
-
Danantara Pecat Immanuel Ebenezer dari Komisaris Pupuk Indonesia Usai Terjaring OTT KPK!
-
Starting XI Terbaik Liga Inggris Pekan Kedua: Minus Pemain Manchester United
-
Heboh DPR Joget di Tengah Isu Gaji Fantastis: Uya Kuya dan Eko Patrio Langsung Gercep Klarifikasi
-
PSSI Umumkan Penganti Ole Romeny, Berpeluang Debut di FIFA Matchday September
-
Miris! Nasib Mees Hilgers Setali Tiga Uang dengan Alexander Isak dan Ademola Lookman
Terkini
-
Demi UMKM Naik Kelas, BRI Salurkan Pembiayaan Senilai Rp1.137,84 Triliun
-
Ratusan UMKM Meriahkan Festival Kuliner Kampoeng Tempo Doeloe, BRI Dukung Lewat QRIS dan BRImo
-
Kartu Debit Co-Branding BRI X INDODAX, Wujud Transformasi BRI dalam Keuangan Digital
-
Haluan Bali, Fashion Lokal dengan AR dan Sentuhan Tradisi yang Tembus Pasar Global
-
Program BRI Peduli Berperan Aktif, Salurkan Donasi untuk Korban Terdampak Gempa Poso