SuaraMalang.id - Para petani di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur ( Jatim ) mulai kasak-kusuk dengan harga pupuk di tingkat pasaran. Misalnya terjadi di Kecamatan Pakem.
Para petani di daerah itu merasa ada kejanggalan saat membeli pupuk subsidi di kios penjualan. Sebab, saat membeli itu mereka tidak mendapatkan kwitansi.
Di sisi lain, harga pupuk juga mahal, melebih Harga Eceran Tertinggi (HET). Misalnya seorang petani berinisial NP. Warga Sumber Dumpyong itu mengaku membeli pupuk harus datang ke desa sebelah yang jaraknya cukup jauh.
"Kami kalau membeli pupuk harus datang ke kios pupuk UD Sederhana yang ada di Desa Pakem Kecamatan Pakem. Di sana, harga pupuk subsidi dijual di atas HET," ujarnya seperti dikutip dari suaraindonesia.co.id, jejaring media suara.com, Rabu (26/01/2022).
Dia mengaku, saat membeli pupuk jenis Urea pa[da bulan Januari 2022 & Rp 130.000. Seharusnya, menurut HET-nya Rp 112.500.
Setiap pembelian pupuk subsidi tidak pernah diberi kwitansi oleh kios. Padahal, nota pembelian itu sebagai bukti bahwa pupuk harus dijual sesuai HET.
"Saat beli juga ga ada kwitansi, itu setiap beli dari dulu memang gak dikasih," katanya menambahkan.
Karena tempat pembelian pupuk bersubsidi kiosnya itu jauh, dia merasa kesulitan untuk membawa pupuk.
Dia mengaku, harus melewati jalan tanjakan yang cukup tinggi menuju kios tempat pupuk bersubsidi, sehingga mengangkutnya harus sedikit sedikit, karena susah membawanya.
"Saya sebagai orang awam tidak mengerti tentang aturan penjualan pupuk subsidi. Terutama harganya. Saat datang ke kios saya langsung membeli pupuk sesuai dengan harga yang disampaikan penjaga kios," ujarnya menegaskan.
Baca Juga: Petani Sembalun Kembali Melakukan Aksi Penolakan Reforma Agraria yang Ditawarkan Bupati Lotim
Dia juga tidak begitu memahami terkait HET dimana setengah kwintal harganya Rp 112.500. Di sisi lain, petani bawah ini juga tidak tahu kalau sebenarnya mendapat jatah pupuk subsidi.
Setelah tahu informasi soal HET itu, Ia baru sadar kalau pupuk yang dibeli dari kios selama ini ternyata lebih majal.
"Kalau begitu saya rugi. Bahkan walaupun saya sudah datang jauh-jauh, seringkali pupuk subsidi tidak ada," ujarnya.
"Padahal, kondisi ekonomi warga sudah susah di tengah pandemi Covid-19, namun masih dipermainkan di tengah ketidakberdayaan," imbuhnya.
Petani lain berinisial H pun menyampaikan pengakuan mirip. "Selama tahun 2021, saya cuma beli pupuk 1 kwintal harga Rp 300.000, itupun tidak diberi kwitansi," ujarnya.
Dia juga tidak diberi tau harga eceran tertinggi (HET) berapa. Dirinya merasa dipermainkan dengan harga pupuk subsidi yang menjadi haknya para petani tersebut.
Berita Terkait
-
Petani Sembalun Kembali Melakukan Aksi Penolakan Reforma Agraria yang Ditawarkan Bupati Lotim
-
Kisah Kampung di Tuban Mendadak Banyak Miliader, tapi Kini Menyesal: Janji Diberi Kerja Tak Ditepati Pertamina
-
Nama Warga yang Sudah Meninggal Dicatut Sebagai Pembeli Pupuk Bersubsidi di Bondowoso
-
Harga Kratom Tak Menentu, Petani Desak Pemerintah Segera Buat Regulasi
-
Target Peremajaan Sawit Sumsel Sulit Tercapai, Penyebabnya Karena Ini
Terpopuler
- 7 SD Swasta Terbaik di Palembang dan Estimasi Biayanya, Panduan Lengkap Orang Tua 2026
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Aksi Kritik Gubernur Rudy Mas'ud 21 April, Massa Diminta Tak Tutup Jalan Umum
Pilihan
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
Terkini
-
Memburu Joki di UTBK UM: Ketika Jejak Digital di Video MPLS Bongkar Siasat Licin Pelaku
-
Tak Bisa Lagi 'Ghosting' Pajak: Begini Cara Bapenda Malang Naikkan Pendapatan
-
Tangki Siluman di Kota Malang: Saat Subsidi Rakyat Berakhir di Jeriken Mafia BBM demi Cuan Haram
-
PPPK Kota Malang Bisa Bernapas Lega! Pemkot Jamin Tak Ada PHK Massal
-
Demi Pangkas Belanja Pegawai, Pemkot Malang Pilih Puasa Rekrutmen ASN hingga 2027