Kunjungan Wisatawan Meningkat, Okupansi Hotel di Kota Malang Turut Naik

SuaraMalang.id - Okupansi atau tingkat keterisian kamar hotel di Kota Malang, Jawa Timur mulai meningkat seiring kelonggaran aturan PPKM. 

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang Agoes Basoeki, mengatakan, okupansi hotel tercatat mencapai 60 persen pada akhir pekan. Artinya sudah mengalami perbaikan keterisian kamar dibanding sebelumnya.

"Utamanya untuk akhir pekan, bisa mencapai 50-60 persen untuk tingkat okupansi," kata Agoes mengutip dari Antara, Sabtu (2/10/2021).

Peningkatan itu, lanjut dia, dipicu jumlah wisatawan ke wilayah Kota Malang. Tren positif itu untuk saat ini masih terjadi pada weekend saja. Sedangkan hari-hari kerja, tingkat okupansi berkisar 20 persen.

Baca Juga: Wali Kota Malang Enggan Komentari Perkara Dugaan Langgar PPKM Diambil Alih Polda Jatim

Merespon kondisi yang sudah mulai membaik tersebut membuat para pengelola hotel melakukan penyesuaian harga. Namun, penyesuaian harga tersebut, masih di bawah harga normal.

"Untuk hari biasa sudah mulai baik, sekitar 20 persen, tidak kosong. Beberapa hotel juga sudah mulai menaikkan harga, meskipun belum ke harga normal," ujarnya.

Untuk saat ini, tamu hotel yang menginap kebanyakan berasal dari luar wilayah Malang Raya, seperti Surabaya, Jakarta, Tangerang, termasuk Yogyakarta. Pihak pengelola hotel tetap menerapkan protokol kesehatan ketat, termasuk penerapan aplikasi PeduliLindungi.

"Prokes pasti kami terapkan, termasuk beberapa hotel sudah menggunakan aplikasi PeduliLindungi," ujarnya.

Sementara untuk bisnis restoran, lanjutnya, saat ini di wilayah Kota Malang sudah mulai berangsur normal, khususnya untuk restoran dengan konsep luar ruangan. Ia mengharapkan kondisi pariwisata di Kota Malang bisa terus membaik.

Baca Juga: Tamu Hotel Minta Maaf Bikin Kamar Berantakan, Tinggalkan Hal Tak Terduga untuk Petugas

Meskipun sudah mulai membaik, namun, para karyawan yang tergabung dalam PHRI Kota Malang masih bekerja dengan sistem bergantian. Hal tersebut sesuai dengan aturan pemerintah terkait penerapan PPKM level 3.