Penggali Kubur Covid-19 di Kota Malang 'Ngaplo', Pemerintah Belum Bayar Insentif

"Banyak mas di sini yang pakai jasa biro gitu. Setiap RW di sini banyak yang sudah punya nomornya. Padahal biayanya lebih mahal ada yang Rp 2 juta juga gitu," kata dia.

Sayangnya selama yang dia tahu, jika memakai jasa biro itu tidak dijelaskan bahwa ahli waris berhak mendapatkan uang duka Rp 750 ribu.

"Ya setahu saya begitu. Mereka tidak diberitahu kalau bisa mengklaim. Tapi ya pemakaman di sini semua meskipun dari jasa biro atau petugas di sini semua dicatat ke Juru Kunci," kata dia

Terpisah, Juru Kunci TPU Ngujil, Saipul mengatakan, selama ini dia tidak tahu apa-apa. Dia mengaku hanya mendampingi tim relawan saja selama pemakaman.

"Saya gak tahu mas soal pencairan dana. Itu tugasnya Kepala UPT Pemakaman yang baru. Saya gak tahu," kelitnya.

Sebagai informasi, sebelumnya ramai dugaan pungli pemakaman protokol Covid-19. Hal ini diawali dengan temuan Malang Corruption Watch (MCW).

Ditemukan bahwa ada dua TPU di Plaosan Barat dan LA Sucipto yang penggali kuburnya belum menerima sebagian uang insentif sejak bulan Juni hingga Agustus 2021.

Sementara itu, Pemkot Malang merespon bahwa temuan MCW tidak benar. Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan, uang insentif untuk tukang gali kubur belum terbayarkan sejak Mei hingga Agustus 2021.

Meskipun mengelak dugaan temuan MCW, Sutiaji langsung mencopot jabatan Kepala UPT Pemakaman DLH Kota Malang, Taqruni Akbar. Taqruni saat ini menjabat sebagai Kasitrantib Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Baca Juga: Hari Pertama PTM Guru di Malang Kewalahan Ngajar Satu Kelas di Dua Rangan

Kontributor : Bob Bimantara Leander