PDIP ke PKB Kabupaten Malang: Jangan Lebay, Kebanyakan Nonton Drakor Bawaanya Baper

SuaraMalang.id - Protes DPC PKB kepada Bupati Malang HM Sanusi dianggap lebay alias berlebihan. Ini buntut heboh surat imbauan Sekda kepada camat dan kepala desa agar memfasilitasi lomba film pendek yang digelar PDI Perjuangan (PDIP).

Penanggung Jawab Lomba Desa Pancasila yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Abdul Qodir mengatakan, lomba tersebut diadakan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang dengan maksud dan tujuan merangsang setiap desa di Kabupaten Malang memiliki profil desa.

Maka, menurutnya, dalam syarat dan ketentuan lomba profil desa yang diangkat haruslah desa yang ada di Kabupaten Malang.

“Tujuan kita mengangkat profil desa. Supaya tidak menyulitkan para peserta saat mengambil video, maka kami mohon bantuan fasilitasi kepada Bupati Malang untuk menyampaikan kepada Kepala Desa se Kabupaten Malang. Bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang mau mengadakan Lomba Desa Pancasila,” kata Adeng sapaan akrabnya dikutip dari beritajatim.com --jejaring media suara.com, Sabtu (26/6/2021).

Baca Juga: Giliran Wakil Kepala SMKN 10 Malang Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

Adeng melanjutkan, surat permohonan fasilitasi itu tujuannya agar kepala desa tidak kaget apabila di wilayahnya banyak orang mengambil video. Sebaliknya, pihak desa bisa berkontribusi dengan membuka akses dengan menunjukkan spot yang bagus untuk pengambilan gambar sebagai penyempurnaan karya peserta lomba.

“Tolong lah kepada yang bersangkutan, jangan lebay. Jangan kebanyakan nonton drakor, karena bawaannya baper, sensi yang tinggi langsung marah-marah,” ujarnya.

Ia juga menyarankan, agar DPC PKB Kabupaten Malang tidak perlu menuding ASN tidak netral, karena lomba tersebut tidak ada kaitannya dengan netralitas ASN.

“Tidak ada hubungannya sama netralitas ASN, apalagi bawa-bawa UU Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa KORPS dan kode etik PNS. Serta PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Kalau salah tafsir bahaya lo, disamping menyesatkan juga akan membuat dirinya sebagai politisi akan di tertawakan publik,” bebernya.

Selaku penanggungjawab lomba Profil Desa Pancasila, pihaknya beranggapan bahwa apa yang dilakukan Sekda Kabupaten Malang dengan mengeluarkan surat himbauan, sudah benar.

Baca Juga: DPC PKB Layangkan Protes ke Bupati Malang, Buntut Ajak Kades Ikut Lomba yang Digelar PDIP

“Surat himbauan yang dikeluarkan Sekda menurut saya sudah betul, karena Sekda hanya menjalankan perintah Bupati Malang. Jadi kalau yang bersangkutan meminta Bupati Malang menegur Sekda atas keluarnya surat tersebut, menurut saya logikanya terbalik itu,” ujarnya.