Anggota DPRD Jember Ini Tolak Wacana Pembekuan Perguruan Pencak Silat

SuaraMalang.id - Wacana pembekuan perguruan silat yang anggotanya kerap membuat rusuh di Jember ditentang oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H.Faisol.

Ia tegas menolak wacana sanksi pembekuan terhadap organisasi silat yang dilempar Pemerintah Kabupaten Jember. Menurut dia, apa yang terjadi selama ini ulah oknum. Sementara organisasi atau perguruan silatnya tidak semestinya dilibatkan dalam persoalan tersebut.

Ia kemudian menyinggung soal pencak silat sebagai budaya bela diri asli Indonesia yang wajib dilestarikan. Bukan justru diwacanakan akan disanksi pembekuan.

"Wacana pembekuan pencak silat di Kabupaten Jember menurut saya, kurang tepat jika rencana itu diputuskan. Karena ini, melemahkan pesilat kita. Padahal pencak silat ini adalah olah raga nasional," kata H.Faisol, dikutip dati suaraindonesia.co.id, jejaring media suara.com, Selasa (08/06/2021).

Baca Juga: Anggota TNI Beserta Keluarganya di Jember Terpapar Covid-19

Kata dia, dari beberapa persoalan yang terjadi, masih banyak jalan lain bisa ditempuh dan dilakukan. Tanpa harus, melakukan pembekuan.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten Jember mempertimbangkan matang-matang setiap keputusan yang akan diambil. "Kita semua harus bisa menahan diri, agar kejadian yang dilakukan oleh oknum itu tidak terjadi kembali," katanya.

Lebih jauh legislator partai berlambang kakbah ini menyampaikan, dari persoalan ini butuh duduk bersama antara ketua perguruan silat.

"Kita berabayyun bersama, melakukan introspeksi diri menyatukan visi dan missi. Kalau perlu, kita deklarasi damai bersama, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, DPRD, Wakil Bupati, Kapolres Jember sempat memanggil dua perguruan silat (PSHT dan GASMI), yang sebelumnya terlibat kontak fisik, hingga berujung ke ranah hukum.

Baca Juga: Kasus Covid-19 di Jember Naik, 17 Orang Terpapar Dua Hari Terakhir

Namun, upaya mediasi tersebut gagal. Karena pihak PSHT menganggap pertemuan tersebut tidak mewakili semua perguruan.