14 Ribu TKI Mau Pulang Kampung ke Jatim, Pemprov Siapkan Tempat Karantina

Sementara terkait dispensasi mudik kepada santri karena saat akhir Ramadan dan lebaran banyak pondok pesantren meliburkan proses pembelajaran. Gubernur Khofifah mengimbau agar kabupaten/kota tempat asal santri melakukan koordinasi.

“Saat masa kepulangan santri-santri itu khan jalan sudah disekat dan dijaga aparat, sehingga mereka butuh surat pengantar supaya para pengasuh pesantren dan wali santri tidak khawatir anak-anaknya tidak bisa pulang ke kampung halaman,” jelas Khofifah.

Diketahui, larangan mudik itu menindaklanjuti addendum Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nasional (BNPB) Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik hari raya idul fitri 1442 H dan upaya pengendalian penyebaran Covid-19 selama bulan suci ramadan.

Adendum yang ditandatangani Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo pada tanggal 21 April 2021 ini mengatur pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei-24 Mei 2021). Sementara selama masa peniadaan mudik 6-17 Mei 2021 tetap berlaku SE Satgas nomor 13 tahun 2021.

Baca Juga: Larangan Mudik, Polres Lampung Selatan Sekat 4 Titik Ini

“Untuk itu, kami mohon kepada Bupati/Wali Kota, Dandim dan Kapolres untuk bekerja keras memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak mudik. Karena tahun lalu ada 20 persen yang mudik dari 7,2 juta orang. Tahun ini kemungkinan kalau ada kenaikan 5 persen, maka dari itu harus ada pengetatan pada pos-pos yang ada dan pemetaan pada lebih detail dengan antisipasi dengan solusi preventif,” paparnya.

Selain itu, Pemprov Jatim bersama Forkompimda terkait akan melakukan penyekatan di tujuh titik yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, untuk melaksanakan larangan mudik di tahun ini.

"Lalu ada rayonisasi delapan rayon, maka akan di Break Down oleh Kapolda bersama Kapolres," ujar Gubernur Jatim Khofifah.