Pelaku Politik Uang Pilkada Malang 2020 Jalani Sidang Perdana

SuaraMalang.id - Sumiatim (45) warga Desa Sumberejo Kabupaten Malang menjalani sidang perdananya dalam kasus politik uang (money politic) di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas 1 B, Kabupaten Malang, Selasa (22/12/2020). Terdakwa disangkakan telah membagikan uang pada Pilkada Malang 2020.

Agenda pembacaan dakwaan dan pembuktian menghadirkan sejumlah 4 orang saksi untuk memberikan keterangan atas keterlibatan Sumatim dalam praktik money politik itu. Tiga dari empat saksi tersebut adalah Tim Pemenangan Paslon nomor urut 1, Sanusi - Didik Gatot Subroto (SANDI), yakni Yoyok, Pitono, dan Achmad Khusairi, Kemudian Komisioner Bawaslu Kabupaten Malang, George Da Silva.

Kuasa Hukum Terdakwa Sumiatim, Wiwied Tuhu, mengklaim kesaksian dari keempat saksi tersebut semuanya tidak ada yang mengetahui secara langsung praktik politik uang yang dilakukan kliennya tersebut.

“Sebagaimana dilihat, tidak ada bukti valid maupun saksi yang secara langsung mengetahui sebagaimana dituduhkan, yakni melakukan praktik money politic,” terangnya, seperti dikutip dari beritajatim.com -- media jejaring suara.com.

Wiwied mengklaim sejumlah saksi tersebut hanya mengetahui adanya unsur money politik tersebut dari tim di lapangan.

“Sedangkan tim di lapangan juga tidak pernah mengklarifikasi pada pihak-pihak terkait, baik yang menyuruh maupun penerima uang dari Sumiatim tersebut,” tuturnya.

Wiwied menjelaskan bahwa Sumiatim memang melalukan praktik money politik tersebut. Hanya saja, alasan utama dari ketersediaan Sumiatim untuk melakukan hal itu karena tuntutan ekonomi.

“Jadi saat itu, ada salah satu orang yang bernama Mujiati menyuruh Sumiatim untuk membagikan amplop berisi uang Rp 20 ribu dan berstiker paslon nomor urut 2 (Latifah Shohib dan Didik Budi Muljono) ke warga setempat sebanyak 100 amplop,” paparnya.

Sedangkan Sumiatim diberi upah Rp 150 ribu atas pekerjaaannya membagikan amplop tersebut.

“Nah, upah inilah alasan Sumiatim mau membagikan amplop tersebut, karena memang ia warga kurang mampu,” lanjut Wiwied.