SuaraMalang.id - Massa mengatasnamakan Gerakan Reformasi Jember (GRJ) menyegel gerbang utara dan selatan kantor Kejaksaan Negeri Jember, Senin (21/12/2020). Mereka mengecam campur tangan aparat kejaksaan dalam persoalan internal Pemerintah Kabupaten Jember.
Segel itu berupa spanduk hitam bertuliskan ‘Kantor Ini Disegel Rakyat Sepanjang Jaksa di Kantor Ini Berpolitik’.
Koordinator Aksi, Kustiono Musri mengatakan, Kejaksaan Negeri Jember sudah dua kali ikut campur urusan pemerintahan, termasuk urusan eksekutif dan legislatif.
Bahkan, menurutnya, sekitar enam bulan lalu, Kepala Kejaksaan Negeri Jember Prima Idwan Mariza menelepon Ketua DPRD Jember untuk bertemu membahas kebuntuan APBD.
“Padahal jelas itu bukan ranah kejaksaan, dan diketahui siang harinya, pemerintah provinsi berdasarkan perintah mendagri telah memfasilitasi pertemuan (antara Pemkab dengan DPRD) untuk membahas kebuntuan APBD itu. Saat itu disimpulkan bahwa Bupati Faida yang menghambat pembahasan APBD,” kata Kustiono, seperti dikutip dari beritajatim.com -- media jejaring suara.com.
Kedua, lanjut Kustiono, saat ada pertemuan antara Bupati Faida, Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief, dan sejumlah pejabat dengan difasilitasi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Agus Taufikurrahman pada Senin (14/12/2020). Saat itu, Wabup Muqiet berbicara kepada pers bahwa merasa tertekan setelah disalahkan oleh Bupati Faida dan Agus, lantaran menjalankan perintah Mendagri untuk menata Kedudukan Susunan dan Organisasi Tata Kerja (KSOTK).
“Kebijakan Pelaksana Tugas Kiai Muqiet malah diancam pidana, dianggap itu salah. Padahal apa yang dilakukan Kiai Muqiet sudah melalui beberapa tahapan pertemuan di Jakarta, dan di Batu. Itu pun bukan inisiatif Kiai Muqiet, melainkan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.
Sementara itu, saat dimintai konfirmasi oleh wartawan, Kepala Kejaksaan Negeri Jember Prima mengapresiasi tindakan Wabup Muqiet.
“Ini ada kegiatan supaya tak berlarut-larut, kita selesaikan, kita cari jalan terbaik. Itu intinya sebetulnya. Ini kan ada problem. Kami datang menyelesaikan problem itu,” katanya.
Baca Juga: Demo Warga Tuntut Kepala Kejari Jember dan Kasidatun Dicopot
Menurut Prima, pihaknya tidak bisa menolak ketika Bupati Faida bersama Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief datang ke kantornya.
“Masa kami mau tolak? Saya keluar masuk (dalam pertemuan itu) lho itu. Sebenarnya kurang elok juga kalau saya terlalu lama di luar atau terlalu lama di dalam. Tidak enak juga,” katanya.
Prima mengaku sudah mengirim pesan WhatsApp permintaan maaf bersama Agus kepada Wabup Muqiet.
“Kasidatun minta maaf, saya juga minta maaf secara pribadi. Tapi beliau kayaknya belum baca,” katanya.
Tag
Berita Terkait
-
Antrean BBM Belum Normal, Pemkab Jember Kembali Terapkan WFH untuk ASN
-
Pria di Jember Ngaku Bertemu Allah dan Nabi Muhammad, Polisi Dalami dan Koordinasi dengan MUI
-
Abdullah Arrosyi Ngaku Ketemu Allah, Dicium Rasulullah dan Diberi Ludahnya
-
Masjid Baiturrahman Alasmalang, Dirawat Seperlunya Tanpa Ubah Wajah Lama
-
Masjid Riyadhus Sholihin Jember, Jejak Dakwah yang Tak Pernah Sepi Peziarah
Terpopuler
- Mudah, Ini Cara Menghentikan Spam Call di HP Android dan iPhone
- Pengamat Nilai Manuver KSP Listyo Bongkar Hambatan Birokrasi Jadi Investasi Jangka Panjang
- Pengacara Kamaruddin Simanjuntak Sakit Apa? Meninggal Dunia di Usia 52 Tahun
- 5 Rekomendasi Sepatu untuk Jalan Kaki 20 Ribu Langkah, Empuk dan Tidak Cepat Pegal
- Cara Menggunakan Minyak Zaitun Mustika Ratu untuk Wajah dan Rambut
Pilihan
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
-
Polisi Bunuh Polisi karena Bully, Bharatu Valdo 4 Kali Didor dan Digorok Junior
-
Kamaruddin Simanjuntak Pengacara Brigadir J Meninggal Dunia di RS Pelni
Terkini
-
Modal Rp25 Juta Beli 5 Kg Ganja di Medsos, Petani Asal Malang Diciduk Polisi
-
BRIvolution Reignite Jadi Semangat BRI Sambut Usia ke-131
-
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, BRI Perkuat UMKM untuk Dorong Ekonomi Inklusif
-
Hutan Mangrove Malang Selatan Dibidik Masuk Bursa Karbon: Warga Lokal Bakal Cuan?
-
Bukan Sekadar Tanam Mangrove: Strategi Baru Ubah Pesisir Malang Jadi Mesin Uang Warga