SuaraMalang.id - Sejumlah warga berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, Jawa Timur, Senin (21/12/2020). Mereka menuntut Kepala Kejari Prima Idwan Mariza dicopot dari jabatannya, lantaran ikut campur urusan internal Pemkab Jember.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam pertemuan konsultasi di kantor kejaksaan, Senin lalu (14/12/2020), Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief mengaku merasa tertekan. Lantaran langkahnya mengembalikan jabatan 370 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai konsekuensi pelaksanaan rekomendasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian disalahkan dan ditakuti-takuti ancaman pidana.
Rapat konsultasi saat itu dipimpin Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Agus Taufikurrahman. Selain Muqiet, rapat diikuti Bupati Faida dan beberapa nama pejabat lainnya.
Nah, apa yang dialami Wabup Muqiet ini membangkitkan kemarahan warga. Salah satu warga pengunjuk rasa Kustiono Musri, menuntut agar Kepala Kejari Jember Prima Idwan Mariza dan Kasidatun Agus Taufikurrahman dicopot dari jabatan masing-masing.
“Kepala Kejaksaan, dengarkan ocehan rakyat ini. Kami menuntut jaksa agung memeriksa seluruh jaksa di kantor Kejaksaan Negeri Jember dan mencopot Kepala Kejaksaan dan Kasidatun,” teriak Kustiono seperti dikutip dari beritajatim.com -- media jejaring suara.com.
Kustiono menyebut jaksa tak berhak ikut campur dalam persoalan internal pemda. Ia juga menyindir spanduk slogan Kejari Jember berjudul Zona Integritas Kejaksaan,
“Tugas jaksa menangkap koruptor. Tugas jaksa meminimalisir kriminalitas di Jember. LHP BPK (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan) nyata-nyata disclaimer, tapi kejaksaan tidak bergerak,” katanya.
Sampai berita ini ditulis, demo masih berlangsung. Jalan Karimata di depan kantor Kejaksaan Negeri Jember pun ditutup sementara. Aksi tersebut juga mendapatkan pengamanan aparat kepolisian.
Sebelumnya, Kepala Kejari Jember Prima membantah jika pihaknya ikut campur urusan internal Pemkab. Menurutnya, Bupati Faida, Wabup Abdul Muqiet Arief, dan pejabat-pejabat pemkab tersebut berkonsultasi hukum tentang beberapa persoalan kepada jaksa sebagai pengacara negara, seperti masalah aset dan pengembalian jabatan sesuai Kedudukan Susunan dan Organisasi Tata Kerja (KSOTK).
Baca Juga: Puluhan Orang Serbu Pemkab Jember, Cari ASN yang Dianggap Lecehkan Wabup
“Kami pengacara negara mereka. Ada MOU (Memorandum of Understanding). Mereka minta legal opinion,” katanya.
Tag
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Detik-Detik Yaim Min Tumbang di Polresta Malang: Mengembuskan Napas Terakhir Saat Lapor Polisi
-
Kasus Terkubur Bersama Jasad: Akhir Dramatis Perjalanan Hukum Yai Mim di Balik Jeruji
-
Modal 3 Jutaan Bisa Punya Laptop Gahar? Ini 5 Rekomendasi Laptop Terbaik untuk Pelajar
-
Wasiat Terakhir Yai Mim: Kepulangan Sunyi ke Pelukan Tanah Kelahiran
-
Teka-teki Napas Terakhir Yai Mim: Sehat Walafiat Sebelum Maut Menjemput di Polresta Malang