Banjir Lumpuhkan Operasional, SPPG Aceh Putar Otak Pakai Bahan Lokal dan Briket Batu Bara

Dampak bencana banjir yang melanda Aceh hingga Sumatera Barat membuat SPPG Aceh menghadapi krisis berlapis.

Riki Chandra
Rabu, 03 Desember 2025 | 20:15 WIB
Banjir Lumpuhkan Operasional, SPPG Aceh Putar Otak Pakai Bahan Lokal dan Briket Batu Bara
Deputi Tauwas BGN, Letjen TNI (Purn), Dadang Hendrayuda. [Dok. BGN]
Baca 10 detik
  • Banjir sebabkan SPPG Aceh krisis bahan baku dan energi.
  • SPPG Aceh manfaatkan bahan lokal dan briket batu bara.
  • Bantuan MBG dialihkan untuk korban banjir Bireun.

SuaraMalang.id - Dampak bencana banjir yang melanda Aceh hingga Sumatera Barat membuat SPPG Aceh menghadapi krisis berlapis. Kelangkaan bahan pangan, gas, air bersih, dan listrik memaksa pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melakukan penyesuaian agar pelayanan tetap berjalan.

“Kami sedang berupaya untuk mengganti menu dengan menu lokal karena bahan pangan untuk SPPG-SPPG ini mengalami kelangkaan,” kata Kepala Regional SPPG Badan Gizi Nasional (BGN) Aceh, Mustafa Kamal, Rabu (3/12/2025).

Upaya penyesuaian itu dilakukan dengan mengoptimalkan bahan baku lokal yang masih tersedia di sejumlah wilayah. Menurut Mustafa Kamal, SPPG Aceh telah berkoordinasi untuk mengusulkan penggantian menu berbasis umbi-umbian, kacang-kacangan, tahu, tempe, serta ikan hasil budidaya kolam warga.

“Bahan makanan lokal ini tersedia di wilayah Aceh Barat, Bireun, dan Pidie,” ujarnya.

Selain bahan pangan, persoalan energi juga menjadi perhatian serius SPPG Aceh. Untuk mengatasi kelangkaan gas, Kepala Regional SPPG BGN Aceh telah bertemu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh. Pasokan gas diperkirakan baru kembali normal dalam satu hingga dua bulan ke depan. Sebagai alternatif sementara, pengelola mempertimbangkan penggunaan briket batu bara.

“Kemarin kami sudah bertemu ESDM Aceh yang menawarkan briket batu bara,” kata Kamal.

Kendala lain yang dihadapi adalah terbatasnya air bersih serta aliran listrik yang belum stabil pascabanjir. Pihak SPPG telah berkoordinasi dengan PDAM, namun perbaikan instalasi air minum yang rusak akibat banjir masih belum dapat dipastikan. Kondisi serupa juga terjadi pada jaringan listrik yang banyak terendam banjir.

Akibat situasi tersebut, sebanyak 19 SPPG di Kabupaten Bireun terpaksa menghentikan operasional.

“Penyebab utama karena di wilayah Kabupaten Bireun telah terjadi kelangkaan bahan baku, gas, air bersih dan listrik,” demikian hasil temuan lapangan Tim Deputi Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) Badan Gizi Nasional yang turun langsung ke lokasi di bawah pimpinan Deputi Tauwas Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayuda, Selasa (2/12/2025).

Secara keseluruhan, terdapat 26 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Bireun. Namun banjir menyebabkan dua SPPG terdampak langsung dan tidak dapat beroperasi sejak awal. Kecamatan Jangka dan Kecamatan Peusangan menjadi wilayah yang paling terdampak bencana.

Dalam masa pemulihan, 21 SPPG mengalihkan penerima manfaat program MBG. Jika sebelumnya bantuan diberikan kepada siswa sekolah, karena aktivitas sekolah diliburkan, MBG kemudian disalurkan kepada masyarakat, khususnya korban banjir di Kabupaten Bireun.

Penyaluran bantuan tercatat cukup signifikan. Pada 26 November 2025, 21 SPPG menyalurkan 62.826 paket bantuan. Kemudian pada 27 November 2025 disalurkan 30.261 paket, disusul 37.180 paket pada 28 November 2025. “Sementara pada 29 November 2025 dikirimkan 38.668 paket bantuan,” kata Mustafa Kamal dalam laporannya.

Selama periode 26–30 November 2025, SPPG juga berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bireun dengan meminjamkan lima kendaraan operasional. Tiga mobil distribusi tambahan dikerahkan pada 2 Desember 2025 untuk mempercepat penyaluran bantuan ke wilayah terdampak.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, kelangkaan bahan baku, pasokan listrik yang belum stabil, keterbatasan air bersih untuk produksi, serta kekurangan gas membuat SPPG Aceh yang semula aktif membantu korban bencana akhirnya harus menghentikan kegiatan. “Untuk sementara kami baru dapat melanjutkan operasional hingga hari ini, 3 Desember 2025,” kata Mustafa Kamal.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini

Tampilkan lebih banyak