-
Kerja sama Mitra dan SPPG kunci kelancaran Program MBG nasional.
-
Perselisihan internal sebabkan operasional SPPG terhenti di Mojokerto.
-
BGN beri tenggat 30 hari urus SLHS Program MBG.
SuaraMalang.id - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan pentingnya kerja sama seluruh pihak pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) demi kelancaran Program MBG.
Sinergi yang solid disebut menjadi fondasi agar Program MBG atau Makan Bergizi Gratis, program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berjalan benar, sukses, dan aman.
Dalam Rapat Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, beberapa waktu lalu, Nanik menekankan peran Kepala SPPG untuk mampu bekerja selaras dengan Mitra/Yayasan, Ahli Gizi, Ahli Akuntansi, hingga relawan.
“Selain bekerja sama dengan Ahli Gizi, Ahli Akuntansi, dan Relawan dalam mengelola dapur, Kepala SPPG juga harus bisa bekerjasama dengan Mitra/Yayasan. Kalau kalian malah berantem, dan tidak bisa bekerja sama, bagaimana program yang sangat luar biasa ini bisa berjalan dengan baik,” kata Nanik.
Penegasan tersebut muncul setelah Nanik menerima laporan adanya SPPG yang berhenti beroperasi akibat perselisihan internal antara Mitra dan Kepala SPPG, termasuk dengan Ahli Gizi dan Akuntan. Kondisi itu berdampak langsung pada keberlanjutan Program MBG di lapangan.
“Kami baru mulai 20 Oktober, tapi baru 5 hari jalan, harus berhenti,” kata Syaikhu, Mitra SPPG Japan Sooko, Mojokoerto.
Tanpa kolaborasi dan kehadiran semua unsur, pengelolaan SPPG dinilai tak dapat berlanjut. Sejumlah proses krusial seperti pengajuan proposal, pencairan anggaran, hingga pemenuhan prasyarat operasional Program MBG menjadi terhambat.
Prasyarat tersebut mencakup pengurusan SLHS, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Sertifikasi Halal, Pelatihan Penjamah Makanan, dan lainnya.
Padahal, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota Mojokerto disebut telah proaktif membantu percepatan pengurusan SLHS, IPAL, Sertifikasi Halal, serta Pelatihan Penjamah Makanan bagi setiap SPPG. Namun, hingga kini masih banyak SPPG yang belum mengantongi SLHS.
Data menunjukkan, dari 52 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Mojokerto, baru 8 SPPG yang memiliki SLHS. Sementara di Kota Mojokerto, dari 7 SPPG yang telah beroperasi, baru 3 SPPG yang mengantongi SLHS.
“Sekarang yang penting kalian daftar dulu, saya beri waktu 30 hari. Kalau dalam 30 hari belum juga mendaftar, SPPG akan kami tutup,” kata Nanik.
Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Program MBG itu juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang merasa paling unggul dan mendominasi di lingkungan SPPG. Ia meminta semua pihak menjaga kebersamaan dan menghindari konflik berkepanjangan.
“Kalian bisa mencontoh Pak Prabowo. Beliau saja bisa merangkul semua lawan politiknya. Masak di sini cuma tetangga kampung saja sampai musuhan begitu,” kata Nanik.
