SuaraMalang.id - Pimpinan DPRD Kota Malang periode 2024-2029 dijadwalkan akan menjalani pelantikan pekan ini. Meski belum ada tanggal pasti yang diumumkan secara resmi, Ketua DPRD Kota Malang sementara, I Made Riandiana Kartika, menyebut bahwa pelantikan harus dilaksanakan maksimal pada Jumat.
Amithya Ratnangani Siraduhita dari PDI Perjuangan akan dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Malang. Ia akan didampingi oleh tiga wakil, yakni Abdurrohman dari PKB, Trio Agus Purwono dari PKS, dan Rimza dari Gerindra.
Menariknya, Amithya akan mengikuti jejak ibunya, Sri Rahayu, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Malang.
Made menjelaskan bahwa penetapan pimpinan sudah disetujui oleh PDI Perjuangan dan surat ketetapan telah diajukan ke Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan surat keputusan.
Baca Juga:Demo Memanas, Pagar Gedung DPRD Kota Malang Roboh
"Maksimal Jumat, pelantikan empat pimpinan akan dilaksanakan," ujar Made, Senin (14/10/2024).
Setelah pelantikan, DPRD Kota Malang akan segera mengerjakan sejumlah tugas legislatif, termasuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2025.
Pekerjaan ini sempat tertunda dan harus segera diselesaikan untuk mendukung beberapa proyek penting.
Tiga proyeksi anggaran penting yang harus segera dibahas adalah anggaran tambahan untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2025, rehabilitasi Pasar Besar Malang (PBM), dan pengadaan lahan parkir baru untuk area Koridor Heritage Kayutangan.
Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menekankan pentingnya pembahasan anggaran dengan legislatif untuk tahun 2025.
Baca Juga:Skandal Tanah Kas Desa, Anggota DPRD Malang Terpilih Batal Dilantik?
Anggaran sekitar Rp 51 miliar diusulkan untuk Porprov, termasuk untuk penambahan sarana dan prasarana di Stadion Gajayana, sewa venue, serta bonus atlet.
Selain itu, revitalisasi Pasar Besar Malang juga menjadi fokus utama. Iwan menginstruksikan agar Diskopindag Kota Malang memvalidasi data pedagang untuk memastikan penempatan pasca revitalisasi berjalan lancar.
Pengadaan lahan parkir baru di Koridor Heritage Kayutangan juga menjadi prioritas. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan bahwa DPPT untuk pengadaan lahan sudah selesai dan proses selanjutnya akan dilakukan dengan cepat dan jelas.
Pengadaan lahan parkir ini merupakan tindak lanjut dari rencana yang tertunda pada 2022. Pemkot Malang telah berkonsultasi dengan Korsupgah KPK, dan diharapkan pembayaran lahan bisa dilakukan pada Februari 2025.
Dengan pelantikan pimpinan DPRD yang diharapkan segera terlaksana, berbagai agenda penting ini bisa segera dibahas dan dilaksanakan demi kemajuan Kota Malang.
Kontributor : Elizabeth Yati
