Lebih lanjut, Andi mengatakan bahwa jika DPR RI tetap memasukkan pasal pelarangan penayangan investigasi dalam revisi RUU tersebut, akan memperkuat penguasa yang diduga alergi terhadap oposisi.
"Ini akan menghilangkan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah," urainya.
Andi mendesak DPR RI untuk meninjau ulang draf revisi RUU Penyiaran dengan menghapus pasal yang berpotensi melanggar kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi.
"Serta melibatkan Dewan Pers dan kelompok masyarakat sipil yang memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu beririsan," desaknya.
Sutrisno, orator dari PWI Jember, menambahkan bahwa pasal larangan pers untuk menayangkan hasil liputan investigasi dalam draf revisi RUU Penyiaran sangat tendensius.
"Kekuasaan sepertinya merasa terganggu dengan pemberitaan investigasi dan ingin mengekang pers lewat revisi UU Penyiaran," katanya.
Menurut Sutrisno, banyak kasus korupsi di negeri ini yang terbongkar melalui liputan investigasi.
"Elit-elit yang korup dan belum terbongkar ketakutan. Maka mereka ingin membungkam pers lewat revisi UU Penyiaran. Laju revisi UU Penyiaran harus dihentikan sekarang juga. Supaya pers benar-benar bebas sebagai nyawa yang menghidupi demokrasi dan menyelamatkan NKRI dari korupsi," jlentrehnya.
Aksi ini menyoroti pentingnya menjaga kebebasan pers dan menolak upaya-upaya legislasi yang dapat membatasi peran jurnalis dalam mengungkap kebenaran dan menjaga transparansi pemerintahan.
Kontributor : Elizabeth Yati
